Surakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengingatkan para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk memviralkan kecurangan selama penghitungan suara di TPS.
"Kalau ada yang mau melakukan kecurangan video, foto dan kirimkan ke seluruh Indonesia bahwa pemilu ada indikasi kecurangan," ujar dia saat membuka Hajatan Rakyat di Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu. Di kota itulah Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga calon wakil presiden dari kubu 02, menjadi wali kotanya yang saat pencalonannya di posisi itu diusung PDI Perjuangan.
Baca juga: Puan ingatkan tiga ajaran Bung Karno kepada generasi muda
Untuk itu, Puan mengimbau para pendukung agar berhati-hati saat datang ke TPS. Ia juga meminta agar suara Ganjar-Mahfud dapat dikawal dengan baik.
"Hati-hati datang ke TPS, TPS jaga suaranya. Jangan mau diintimidasi, jangan mau," katanya.
Sebelumnya, Selasa (30/1), dia menargetkan Jawa Tengah tetap menjadi basis suara pemilih partai tersebut, meskipun seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden mengklaim memiliki banyak pendukung di provinsi itu.
Baca juga: Ketua DPR minta Polri dan pemerintah jaga kelancaran momen pergantian tahun
"Targetnya, ya, Jawa Tengah tetap merupakan 'kandang banteng'. Rakyat pasti punya pilihannya," kata Puan saat melakukan kunjungan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa.
Terkait efek Jokowi atau Jokowi effect dan pernyataan cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang mengatakan akan menggetarkan Jawa Tengah; Puan mengatakan hal itu biarkan rakyat yang menilai.
Baca juga: Puan Maharani katakan biar rakyat menilai presiden boleh berkampanye
Komisi Pemilihan Umum telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
Pengamat: PDIP tetap bantu pemerintah meski sebagai oposisi
Jumat, 26 April 2024 14:15
Pengamat: PDI Perjuangan dan PKS berpeluang jadi opisisi
Jumat, 26 April 2024 13:33
Tak ada lagi pengadilan usai putusan MK
Rabu, 24 April 2024 5:55
Menang di MK, Prabowo bakal bertemu Megawati dalam waktu dekat ini
Senin, 22 April 2024 17:52
PDIP membuka pendaftaran calon Wali Kota Mataram
Kamis, 18 April 2024 18:44
Usai Pilpres 2024, Sekjen Gerindra akui ada pembicaraan intensif dengan PDIP
Kamis, 18 April 2024 18:04
Sekjen PDIP tegaskan "amicus curiae" Megawati bukan untuk intervensi MK
Rabu, 17 April 2024 8:01
PDIP terbuka bagi siapa pun ajukan diri Pilkada Jakarta
Selasa, 16 April 2024 17:19