Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Mao Ning mengecam tindakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan Tiongkok karena dianggap punya kaitan dengan Rusia dalam konflik di Ukraina.
"Tiongkok dengan tegas menentang sanksi ilegal yang sepihak terhadap perusahaan Tiongkok dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan yang dari perusahaan-perusahaan RRT," Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, RRT, Senin.
Pada tanggal 23 Februari 2024, Amerika Serikat mengumumkan batasan perdagangan baru terhadap 93 entitas dari Rusia, Tiongkok, Turki, Uni Emirat Arab, Kirgizstan, India, dan Korea Selatan karena dianggap mendukung perang Rusia di Ukraina. Hal tersebut untuk menandai peringatan 2 tahun perang Rusia dan Ukraina sejak 24 Februari 2022.
Sanksi terbaru itu dirancang untuk agar Moskow tidak dapat membeli perangkat keras atau peralatan militer yang diperlukan untuk mengisi kembali amunisi dan barang-barang militer lainnya agar bisa melanjutkan perang melawan Ukraina.
"Mengenai krisis Ukraina, Tiongkok mempertahankan posisi objektif dan tidak memihak, mengupayakan perundingan damai dan memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik krisis tersebut," tambah Mao Ning.
Mao Ning menyebut kerja sama perdagangan dan ekonomi antara RRT dan Rusia tidak ditargetkan kepada pihak ketiga mana pun atau tunduk pada campur tangan pihak ketiga mana pun.
"Satu pelajaran penting dari krisis Ukraina adalah bahwa konfrontasi blok tidak membawa keamanan. Sebagai negara besar, Tiongkok akan terus memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik krisis Ukraina," ungkap Mao Ning.
Selain AS, Uni Eropa juga telah menyetujui paket penjatuhan sanksi terkait Rusia, termasuk terhadap tiga perusahaan RRT dan satu perusahaan yang berbasis di Hong Kong, sementara pembatasan juga diumumkan oleh Inggris mencakup sanksi terhadap tiga perusahaan elektronik Tiongkok.
Baca juga: Pemerintah Tiongkok percaya diri meski PM Tuvalu baru mendukung Taiwan
Baca juga: Beijing kritik kunjungan anggota parlemen AS ke Taiwan
Sejak Februari 2022, pemerintah AS telah mengerahkan sejumlah alat ekonomi untuk mengganggu dan menurunkan perekonomian dan mesin perang Rusia. Selama 2 tahun terakhir, Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS telah menetapkan lebih dari 4.000 entitas dan individu yang mendapatkan sanksi terkait dengan Rusia.
Tindakan Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri dan mitra-mitranya di seluruh dunia adalah demi membatasi kemampuan Rusia untuk menghasilkan pendapatan untuk mendanai perang dan mengganggu upaya Kremlin untuk menumbuhkan perekonomian pada masa perang.
