Pembangunan Poltekpar Lombok Dimulai 10 Agustus

id POLTEKPAR LOMBOK

Total seluruh anggaran untuk pembangunan Poltekpar Lombok ini hingga selesai, mencapai Rp1,5 triliun
Mataram (Antara NTB) - Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan "ground breaking"` pembangunan kampus Politeknik Teknik Pariwisata Negeri Lombok di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, dimulai 10 Agustus.

"Untuk pekerjaan akan dimulai 10 Agustus," kata Deputi Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ahmansyah di Mataram.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung Politeknik Teknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok ini dilaksanakan secara bertahap.

Untuk tahap pertama di tahun 2017 akan di bangun 24 kekas yang dilaksanakan dalam waktu 143 hari atau sampai dengan 31 Desember 2017, dengan total pembiayaan mencapai Rp183 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat.

Untuk tahun 2018, masuk pada tahap kedua, pemerintah kembali menjanjikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp180 miliar. Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk kebutuhan mebeler dan fasilitas penunjang lainnya.

"Total seluruh anggaran untuk pembangunan Poltekpar Lombok ini hingga selesai, mencapai Rp1,5 triliun," katanya.

Selain untuk ruang kelas, nantinya akan ada sejumlah fasilitas terbaik yang di bangun untuk menunjang perkuliahan, mulai dari ruang praktik, gedung rektorat, perpustakaan, laboratorium, perumahan dosen, hingga dapur keliling berupa bus besar. Namun, hingga kapan pembangunan kampus Poltekpar rampung, Ahmansyah belum bisa merincikan.

Menurut dia, pembangunan Poltekpar Negeri Lombok ini tidak bisa di tawar lagi. Terlebih lagi, NTB khususnya Lombok menjadi destinasi prioritas.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pariwisata di Lombok. Terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata.

"Sarana prasarana itu penting. Tapi paling penting itu SDM. Saya yakin SDM NTB sebagai makin maju, namun juga harus berkualitas," tegasnya.

Poltekpar Negeri Lombok saat ini sudah memasuki masa perkuliahan tahun kedua. Untuk sementara perkuliahan menggunakan gedung Badan Diklat milik Pemprov NTB yang sebelumnya juga menjadi kampus sementara IPDN Regional NTB.

Tahun lalu, Poltekpar NTB menerima 200 mahasiswa dan tahun ini menerima 400 mahasiswa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh Faozal, menegaskan persoalan lahan untuk pembangunan Poltekpar Negeri Lombok sudah tidak ada masalah. Bahkan Pemprov NTB sudah memiliki sertifikat di lahan seluas 20 hektare tersebut.

Kalaupun lahan tersebut berperkara menyusul gugatan warga yang mengklaim kepemilikan di Pengadilan Negeri Praya. Hanya saja, saat ini warga yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap proses pembangunan kampus.

Andaipun katakanlah pemerintah provinsi dinyatakan kalah dalam proses hukum yang putusannya dinyatakan inkrah, ujarnya

Pemprov NTB melalui Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti sebagai kuasa aset daerah di NTB telah menandatangani komitmen pemerintah untuk membayar kepada pihak yang dimenangkan.

"Kita pada awalnya tidak tahu ini ada masalah. Tetapi pemerintah menjamin dalam pembangunan Poltekpar ini tidak ada satu pun yang dilanggar," katanya. (*)

Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar