Keterangan menteri di MK patahkan tuduhan politisasi bansos

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong mengatakan keterangan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) mematahkan tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu menurut dia karena keempat menteri yang terdiri atas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kompak menyatakan penyaluran bansos tidak terkait dengan Pemilu 2024.

"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui semua partai politik yang ada di DPR," kata Anthony dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (6/4).

Bahkan, lanjut dia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana program perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu 6 tahun terakhir, salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari.

Baca juga: Penjelasan Menko Airlangga di sidang MK sangat logis
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK jadi cara merawat nalar publik

Anthony menjelaskan bahwa keterangan para ahli dan saksi yang dihadirkan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 selama ini di sidang MK untuk memberikan keterangan, kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres).

Karena itu dia meyakini masyarakat dapat menilai bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.

Dengan demikian, dirinya optimistis pada akhirnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa memenangkan sidang PHPU di MK.

Selain itu, dia mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik saat ini, yakni dengan menyerahkan perselisihan sengketa pemilu dan pilpres ke ranah MK daripada ke "pengadilan jalanan", seperti turun ke jalan melakukan demonstrasi yang berujung agresi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.

Terlebih, sambung dia, saat ini merupakan momen yang baik untuk melakukan rekonsiliasi seluruh elite politik agar mengakhiri perselisihan.

"Semoga momen Idul Fitri ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa dalam mengakhiri perselisihan dan menatap masa depan, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," ujarnya.