Lombok Timur juara pertama penilaian kinerja penurunan stunting di NTB

id Stunting ,Lombok Timur ,NTB,juara pertama,penilaian kinerja

Lombok Timur juara pertama penilaian kinerja penurunan stunting di NTB

Foto bersama acara rapat penilaian penurunan stunting tingkat Provinsi NTB di Mataram, Kamis (6/6/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Lombok Timur

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih juara pertama dalam penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Seluruh bantuan untuk penanganan stunting di Lombok Timur, tepat kepada sasaran," kata Pj Bupati Lombok Timur H Muhammad Juaini Taofik di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan sejumlah program yang dilaksanakan untuk mendukung penurunan stunting yaitu program Ketahanan Pangan, PKK bersama Kesehatan Cegah Stunting di Seribu Hari Kehidupan (Dekapan PKK Canting Srikandi) yang melengkapi berbagai inovasi dalam penanggulangan stunting di Lombok Timur.

"Program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga memiliki pemahaman dalam upaya mencegah stunting dari rumah tangga," katanya.

Baca juga: Pemkab Lombok Timur meluncurkan program penurunan stunting

Selain itu, dukungan seluruh elemen termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur juga menjadi salah satu program pendukung kasus stunting.

"Baznas menyediakan Rp 300 juta untuk pendampingan dan edukasi sasaran," katanya.

Demikian halnya dengan dukungan dari pemerintah desa melalui dana desa untuk penguatan kader dalam upaya mengedukasi masyarakat.

“Tidak semua mesti ke makanan tetapi memberikan pendampingan, edukasi juga merupakan bagian dari program," katanya.

Baca juga: Pemkab Lombok Timur memprioritaskan penurunan stunting

Sebab percuma kalau misalnya secara kuantitas disiapkan seribu paket kalau tidak didampingi, tidak diberikan edukasi.

"Kita ingin seribu paket, seribu juga yang terkonsumsi di keluarga risiko stunting,” tambahnya.

Semua pihak di Lombok Timur mengambil peran aktif dalam upaya penurunan stunting. Tidak hanya sektor kesehatan seperti Dinas Kesehatan maupun DP3AKB, melainkan pula melibatkan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga TNI-Polri.

"Tercatat 15 OPD pada tahun 2023 memberikan dukungan dalam penganggaran penurunan stunting," katanya.

Baca juga: Stunting masih menjadi fokus utama Pemkab Lombok Timur

Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr Iswandi mengatakan sebaran pravelensi stunting Provinsi NTB berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2023 di antaranya Kabupaten Lombok Barat angka stunting mencapai 12,38 persen, Lombok Tengah 13,34 persen, Lombok Utara 18,03 persen, Kota Mataram 14,76 persen dan Lombok Timur 16,18 persen.

Kemudian di Kabupaten Sumbawa 8,47 persen, Dompu 10,89 persen, Bima 11,78 persen Sumbawa Barat 7,64 persen dan Kota Bima 12,39 persen.

"Persentase rata-rata keseluruhan angka stunting di Provinsi NTB di angka 13,49 persen. Untuk penurunan angka stunting diperlukan penanganan multi pihak," katanya.

Baca juga: Lombok Timur perkuat peran warga turunkan stunting