Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan jawaban atas desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Desakan itu dikaitkan dengan insiden peretasan dalam bentuk ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya sejak Rabu (17/6), yang berakibat server sejumlah lembaga dan kementerian lumpuh.
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Presiden Jokowi usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu, merespons desakan tersebut.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo RI, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca juga: Menkominfo wajibkan kementerian dan lembaga miliki cadangan data
Hingga hari ini, petisi bertajuk "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" telah ditandatangani sebanyak 22.177 warga net.
PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Baca juga: Menkominfo ungkap pelaku serangan siber PDNS 2
Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden serupa terulang di kemudian hari.
"Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak terkaget-kaget," katanya.
Baca juga: Menkominfo sebut tak ada indikasi kebocoran data imbas
Baca juga: Projo NTB pasang badan untuk Menkoinfo terkait PDSN
