Mataram (Antaranews NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin berpamitan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk cuti kampanye karena keikutsertaannya dalam Pilkada 2018.
"Melalui kesempatan ini saya pamit, saya tidak bisa lagi melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat. Namun jangan sampai kondisi politik dalam daerah membuat kinerja surut atau terganggu," ujar Muhammad Amin dihadapan para aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Senin.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin berpamitan kepada seluruh jajaran ASN lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Terhitung mulai Rabu (15/2) hingga 23 Juni. Wagub yang akan kembali mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur 2018-2022 akan menjalankan cuti kampanye, sesuai amanat undang-undang, setelah Januari secara resmi mendaftarkan diri ke KPU NTB.
"Melalui Sekda, saya sengaja minta agar seluruh ASN di semua OPD hadir. Disamping saya maksudkan untuk mempererat silaturrahim, juga sangat baik bagi kita untuk menambah spirit kebersamaan dalam memberi pengabdian terbaik kita kepada kepada bangsa dan negara sesuai tupoksi masing-masing," jelasnya.
Sementara itu, menyikapi pesta demokrasi yang beberapa bulan kedepan akan berlangsung, ASN di provinsi NTB di imbau agar tetap patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Siapa pun nantinya pemimpin terpilih, yakinilah bahwa itu yang terbaik, untuk melanjutkan ikhtiar membangun NTB tercinta," tegas Amin.
Wagub juga menyampaikan apresiasi dan rasa syukur nya atas stabilitas politik, keamanan, ketertiban, ekonomi, budaya di daerah serta masyarakat NTB, yang disebutnya merupakan hasil kerja bersama dan ikhtiar seluruh pihak selama ini.
"Bahkan, siapa pun nantinya pemimpin terpilih, yakinilah bahwa itu yang terbaik, untuk melanjutkan ikhtiar membangun NTB tercinta," jelas Amin. (*)
Wagub NTB pamit ke ASN cuti kampanye
Melalui kesempatan ini saya pamit, saya tidak bisa lagi melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat. Namun jangan sampai kondisi politik dalam daerah membuat kinerja surut atau terganggu