Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa peta politik Pilkada 2024 bisa berubah usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan pilkada tingkat provinsi, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu.
Ia tidak menyebut di mana saja peta politik Pilkada 2024 akan berubah, tetapi ia menjelaskan bahwa pilkada dengan daerah padat penduduk akan terdampak.
"Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak, dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi kepentingan 2029," ujarnya.
Adapun pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa fundamen kekuasaan bagi PDIP di Pilkada 2024 adalah memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, hingga membangun kedaulatan pangan.
"Itu fundamen politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029. Itu elitis, dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," katanya.
Baca juga: Sekjen PDIP: Kabar Airlangga mundur dari posisi Ketum Golkar mengejutkan
Baca juga: Hubungan Megawati sebagai pengurus BPIP dengan Jokowi harus baik
Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.
"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.
