Mataram (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat bersama industri jasa keuangan semakin aktif dalam mengedukasi masyarakat di pedesaan sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut bertujuan memperluas pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa, sehingga tidak terjerat rentenir.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi keuangan di pedesaan.
"Kami akan terus gencarkan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat hingga di pelosok pedesaan dengan melibatkan industri jasa keuangan dan juga bersama Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Berdasarkan survei terbaru, indeks literasi keuangan nasional tercatat 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 72,02 persen. Literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, sementara inklusi keuangan berfokus pada akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.
Survei juga menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan inklusi keuangan syariah berada di angka 12,88 persen dan literasi keuangan syariah di 39,11 persen. Untuk itu, Rudi menekankan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat.
"Kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah mencakup masyarakat pedesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, serta mereka yang berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal seperti petani, peternak, dan nelayan," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK NTB bersama industri jasa keuangan dan TPAKD fokus pada edukasi dan sosialisasi keuangan di segmen-segmen tersebut.
Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan literasi keuangan di NTB. Program "Ngeraos Solah" atau ngobrol literasi keuangan telah diikuti oleh perangkat desa dari 152 desa dan 30 kecamatan di lima kabupaten/kota. Selain itu, ada program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) yang telah merealisasikan kredit/pembiayaan sebesar Rp183,66 miliar untuk 13.563 nasabah.
Baca juga: Kemenkeu blokir 69 perusahaan tak penuhi kewajiban DHE
Baca juga: OJK terbitkan aturan mendukung penerbitan obligasi dan sukuk daerah
Ada juga program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) yang memberikan kredit bergulir berbasis masjid dengan realisasi Rp3,754 miliar untuk 3.575 nasabah. Program lain untuk memberantas rentenir, yakni program Harum Berseri di Kota Mataram. Nilai realisasinya mencapai Rp98 juta yang menyasar 98 orang nasabah.
"Hingga 9 Agustus 2024, OJK NTB telah menyelenggarakan 68 edukasi keuangan yang diikuti oleh 9.950 peserta di 10 kabupaten/kota," kata Rudi.
Perangi rentenir, OJK NTB gencarkan edukasi di pedesaan
OJK NTB memberikan edukasi tentang industri jasa keuangan kepada santri dan santriwati serta pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Azhar di Kabupaten Lombok Timur. (ANTARA/HO-OJK)
