Kapal Filipina masuki Laut China Selatan tanpa izin

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengklaim kapal penjaga pantai Filipina memasuki wilayah perairan Laut China Selatan yang merupakan bagian dari Tiongkok sehingga menyebabkan tabrakan.

"Pada 19 Agustus, dua kapal penjaga pantai Filipina, tanpa izin dari Pemerintah China, menyusup ke perairan yang berdekatan dengan Xianbin Jiao di Nansha Qundao," katanya dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

Kedua kapal Filipina itu, kata Mao Ning, mengabaikan peringatan dan larangan dari penjaga pantai China serta bertindak berbahaya dengan sengaja menabrak kapal penjaga pantai China yang sedang melakukan operasi penegakan hukum.

Sebelumnya Juru bicara penjaga pantai China Geng Yu mengatakan dua kapal penjaga pantai Filipina tersebut secara ilegal menerobos perairan Xianbin Reef atau Sabina Shoal atau disebut Beting Sabina di Kepulauan Spratly yang masuk dalam wilayah perairan sengketa kedua negara di Laut China Selatan.

Beting itu terletak sekitar 140 kilometer di sebelah barat Pulau Palawan di Filipina, daratan utama terdekat atau sekitar 900 kilometer dari Pulau Hainan milik China.

"Tanggung jawab atas terjadinya tabrakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Filipina. Penjaga pantai China telah mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum domestik dan internasional. Manuver di tempat kejadian bersifat profesional, terkendali dan tepat," ungkap Mao Ning.

Mao Ning juga menegaskan kembali bahwa Xianbin Jiao adalah bagian dari Nansha Qundao yang diklaim China sebagai miliknya.

"Kawasan itu selalu menjadi wilayah China dan tak berpenghuni. Filipina mengirim kapal penjaga pantai untuk menyusup ke perairan Xianbin Jiao dalam upaya mengirim pasokan ke kapal penjaga pantai Filipina yang berlabuh di laguna (laut dangkal) Xianbin Jiao dan berupaya untuk mempertahankan kehadiran jangka panjang di sana," tambah Mao Ning.

Tindakan Filipina tersebut, menurut Mao Ning, secara serius melanggar kedaulatan China, melanggar Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (Declaration of Conduct atau DOC), dan mengancam perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

"China dengan tegas menentangnya dan akan terus mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya serta menegakkan marwah DOC," tegas Mao Ning.

Padahal pada Juli lalu, China dan Filipina mencapai kesepakatan sementara terkait dengan akses pasokan logistik untuk para pelaut Filipina di dalam kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" yang sengaja dikaramkan Filipina di kawasan terumbu karang Ren'ai Jiao atau disebut Filipina sebagai "Beting Ayungin".

"China berkomitmen untuk menangani sengketa maritim dengan Filipina itu melalui dialog dan konsultasi. Kami berharap Filipina akan menghormati komitmennya, dengan sungguh-sungguh mematuhi kesepahaman dan kesepakatan yang dicapai dengan China," tambah Mao Ning.

Ia juga meminta agar Filipina dapat menahan diri dari mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi dan bekerja sama dengan China untuk mengendalikan situasi di laut.

Tanggapan Filipina

Sebelumnya Juru Bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan tindakan kapal penjaga pantai China di dekat Beting Sabina mengakibatkan tabrakan yang menyebabkan kerusakan di dua kapal Penjaga Pantai Filipina.

Tarriela menyebut kapal BRP Engano mengalami lubang 1,1 meter di sisi kanannya setelah manuver oleh kapal penjaga pantai China pada pukul 3.24 pagi di 43 kilometer tenggara Beting Sabina.

Sementara kapal penjaga pantai Filipina BRP Bagacay, ditabrak dua kali di kedua sisi oleh kapal penjaga pantai China pada pukul 3.40 pagi di 39 kilometer barat laut Beting Sabina dan mengalami kerusakan struktural kecil.

Awak kapal Filipina tidak terluka dan tetap melanjutkan misi memasok kembali pulau-pulau yang dijaga Filipina di gugusan Spratly.

Baca juga: Paetongtarn Shinawatra terpilih sebagai PM Thailand
Baca juga: KBRI Beijing memfasilitasi MoU Krakatau Steel dan perusahaan China

Pemerintah China menyebut memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan yaitu terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao atau lebih dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan area Tepi Macclesfield.

Namun, sejak 1999, Filipina menempatkan kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" bagi penjaga pantai Filipina di terumbu karang Ren'ai Jiao dan mengirim orang untuk mengisi perbekalan di markas terapung tersebut.

Laut China Selatan hingga saat ini masih menjadi titik panas permasalahan di kawasan karena China mengklaim hampir seluruh perairan di Laut China Selatan. Negara-negara anggota ASEAN --- Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina --- juga mengklaim wilayah tersebut.