Lombok Tengah (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo di Mataram, Jumat, menjelaskan OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan pemerintah daerah.
"Koordinasi OJK dengan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan. BUMD dengan kecukupan modal yang baik akan mampu memperkuat infrastruktur yang ditunjang SDM berkualitas, sehingga dapat melayani kebutuhan konsumen dan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Rudi menyebutkan penguatan sinergi tersebut juga ditujukan untuk program perluasan akses keuangan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain melalui kolaborasi proaktif dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Baca juga: Perputaran uang Program Lombok Timur Berkembang capai Rp200 miliar
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.
Oleh sebab itu, OJK NTB mendorong implementasi program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di antaranya program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang akan membuka cakrawala para peserta didik dalam mengakses layanan keuangan formal.
"Selain itu, membangun kebiasaan menabung sejak dini, dan ke depan akan semakin adaptif memanfaatkan produk keuangan legal sesuai kebutuhan," ujar Rudi.
Berdasarkan kelompok umur, kelompok pelajar 15-17 tahun yang masuk dalam SNLIK merupakan bagian segmen masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan di bawah tingkat nasional, sebesar 51,70 persen dan 57,96 persen.
Baca juga: OJK sebut Program Lombok Timur Berkembang jadi proyek percontohan nasional
Untuk itu kelompok tersebut menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan, termasuk diantaranya program KEJAR.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penguatan BUMD sektor keuangan serta berkomitmen untuk turut menjaga ekosistem keuangan yang sehat.
"Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mendukung implementasi program KEJAR," ucapnya.
Pada 2024, TPAKD Lombok Tengah berhasil menjadikan Desa Lantan sebagai percontohan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di NTB, melalui pembukaan rekening Simpanan Pelajar SD-SMP Satu Atap (Satap) Lantan.
Selain itu, akses keuangan dihadirkan melalui aktivasi BUMDes sebagai agen laku pandai yang melayani transaksi keuangan pedagang pasar, serta merealisasikan galeri investasi digital di kantor Desa Lantan.
Ke depan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus bersinergi dalam mendukung komoditas serta sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca juga: OJK tetapkan Lombok Timur jadi percontohan pengelolaan TPAKD
