Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR mengingatkan kepada peserta Pilkada 2024 untuk berkampanye tanpa menggunakan cara-cara yang negatif seperti kampanye hitam.
"Ya tentu kami berharap pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah itu bisa berkampanye menyampaikan visi, misi, dan program yang baik untuk kemajuan di daerah itu," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Doli memandang penting bagi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah untuk membangun demokrasi yang sehat selama Pilkada 2024 berlangsung.
"Ini penting karena kita mencari sosok pemimpin yang betul-betul kredibel, yang bagus, untuk memimpin daerah 5 tahun ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Anggota KPU RI August Mellaz di Jakarta, Senin (23/9), menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan rekapitulasi data usai penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilakukan KPU masing-masing wilayah pada hari Minggu (22/9).
Baca juga: DPR setuju dengan catatan terhadap 33 calon dubes
Baca juga: Menag tak mangkir, kini tengah bertugas di luar negeri
Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah diagendakan berkampanye. Pada tanggal 27 November 2024 menjadi hari-H pemungutan suara Pilkada 2024, kemudian penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 Desember 2024.
Berita Terkait
Prihatin!! Kabag Ops Polres Solok Selatan tembak rekannya Kasatreskrim
Jumat, 22 November 2024 15:42
Kasus polisi tembak polisi di Sumbar diduga terkait tambang ilegal
Jumat, 22 November 2024 15:19
Berikut lima pimpinan KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 16:09
Berikut lima Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 16:05
Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK periode 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 13:45
Komisi VII DPR : Minta penghapusan DAK pariwisata ditimbang lagi
Kamis, 21 November 2024 8:09
Komisi II DPR berencana bentuk UU Politik dengan Omnibus Law
Kamis, 21 November 2024 6:39
Komisi II DPR meminta pemda tak lepas tangan mengawal tahapan pilkada
Rabu, 20 November 2024 4:23