Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia dan Forum Wartawan Parlemen NTB untuk bersama-sama menangkal hoaks dan isu SARA selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.
"Alhamdulillah, hari ini, kami gelar MoU dengan PWI NTB dan Forum Wartawan Parlemen dalam rangka menyebarluaskan informasi positif dan mencegah berita hoaks untuk menjaga situasi kondusif di wilayah NTB saat Pilkada Serentak 2024," kata Ketua Bawaslu NTB Itratip pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Ruang dan Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Mataram, Selasa.
Menurut ia, kiprah jurnalis dalam perhelatan pilkada harus tetap netral. Selain itu, dalam kerja jurnalistik juga tetap memedomani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik jurnalistik.
Jika dua hal tersebut dapat dipedomani maka eksistensi tumbuh kembangnya demokrasi di satu wilayah akan bisa berjalan dengan baik.
"Kita minta jurnalis dan lembaga organisasinya tetap berada pada jalurnya," ujarnya.
Itratif mengatakan bahwa isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan hoaks berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para jurnalis harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang produktif serta membantu Bawaslu dalam memantau jalannya tahapan pilkada.
"Kami juga membutuhkan para jurnalis yang dapat memberikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran sehingga kami dapat segera menindaklanjutinya," kata Itratip.
Ia menjelaskan bahwa Bawaslu menggunakan peta kerawanan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi masalah selama pilkada sehingga proses pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk media.massa, untuk memperkuat pencegahan isu SARA dan hoaks.
"Kami ingin media dapat menjadi agen edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pemilu yang bersih, serta memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya netralitas ASN," terangnya.
"Dengan kerja sama yang erat antara Bawaslu, media, tentunya proses Pilkada 2024 di NTB dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel," imbuh Itratip.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB Nasruddin Zain juga mengajak media massa di wilayah itu untuk mengedepankan independensi dan etika jurnalistik pada Pilkada 2024.
Baca juga: Dewan Pers melarang PWI gunakan kantor hingga gelar UKW
Baca juga: Pj Gubernur apresiasi kontingen Porwanas NTB meraih peringkat tiga
Menurut ia, media massa atau pers sebagai pilar demokrasi harus mampu mengedepankan kepentingan publik, khususnya dalam menyampaikan informasi terkait dengan pilkada serentak.
"Peran media massa itu harus dapat memberikan informasi yang sifatnya mengedukasi, tidak hoaks, tidak mengandung unsur SARA," katanya.
Bawaslu NTB menggandeng PWI-Forum Wartawan Parlemen tangkal hoaks pilkada
Ketua Bawaslu NTB Itratip fidampingi jajaran Komisioner Bawaslu NTB bersama Ketua PWI NTB Nasrudin Zain dan Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB Fahrul Mustofa usai penandatanganan MoU pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Ruang dan Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Mataram, Selasa (1/10/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
