BI siapkan Rp5 miliar Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Maluku

Total uang kartal Rp5 miliar itu disediakan dengan berbagai nominal pecahan untuk layanan penukaran rupiah layak edar bagi masyarakat di Pulau Banda Neira, Pulau Gorom, Pulau Geser, Pulau Tifu, hingga Pulau Manipa pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2024.

"Kami menyediakan uang yang berkualitas, dengan menarik uang yang lusuh, yang jelek, dengan mengganti uang yang baru atau clean money policy. Kegiatan ini sejatinya sudah kita mulai di 2012, tetapi baru kita membuat kegiatan yang terpola, terprogram itu sejak tahun 2021," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim di Banda Neira, Minggu.

Di setiap pulau, BI menyiapkan uang rupiah baru dengan nominal yang berbeda-beda.

Untuk Pulau Banda Neira, BI menyiapkan Rp2 miliar, Pulau Geser sebesar Rp1,64 miliar, Pulau Gorom Rp630 juta, Pulau Manipa Rp387 juta, dan Pulau Tifu sebesar Rp336 juta.

Marlinson menjelaskan, rangkaian Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 bisa terwujud karena adanya kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Berkat pendampingan dari TNI AL menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI), Ekspedisi Rupiah Berdaulat mampu menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Adapun untuk perjalanan di wilayah Maluku, BI dan TNI AL menggunakan KRI Teluk Lada 521.

Baca juga: Ruang penurunan BI-Rate tergantung prospek inflasi dan nilai tukar
Baca juga: Harga saham gabungan menguat di tengah 'wait and see' pengumuman suku bunga BI

Lebih lanjut, Marlinson menambahkan bahwa tak hanya menyediakan layanan penukaran uang, namun BI bekerja sama dengan TNI AL juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, menggelar layanan kesehatan gratis serta sosialisasi terkait cinta rupiah.

"Dengan demikian, kegiatan ini betul-betul tidak sekadar kita memberikan penyediaan uang rupiah, tapi juga bagaimana kehadiran kami bisa membangkitkan ekonomi di masyarakat sini, dan lebih penting lagi, memberikan sarana kesehatan, penyuluhan," tambahnya.

Adapun kegiatan ekspedisi tahun ini dilakukan di 18 provinsi di Indonesia dengan target jangkauan 90 pulau di wilayah 3T.