DPRD NTB Soroti Kerusakan Hutan Pulau Sumbawa

Mataram (Antaranews NTB) - Sejumlah fraksi di DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti kerusakan hutan yang terjadi di Pulau Sumbawa. 

Anggota Fraksi Bintang Restorasi Raihan Anwar di Mataram, Rabu, mengungkapkan tingkat kerusakan hutan di Pulau Sumbawa sudah mencapai titik nadir. Hampir 75 persen kawasan hutan di pulau itu sudah dalam kondisi gundul.

"Ini akibat pembukaan lahan yang dilakukan secara tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya pembalakan dan penjarahan hutan," ungkapnya.

Dari hasil pantauannya di lapangan, kerusakan hutan di Pulau Sumbawa, terjadi merata di lima kabupaten. Dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. 

Bahkan, kawasan hutan yang berada di Taman Nasional Gunung Tambora yang wilayahnya masuk dalam dua kabupaten, yakni Kabupaten Bima dan Dompu tidak luput dijarah untuk kepentingan pembukaan lahan oleh? oknum tidak bertanggungjawab.

"Saat saya reses pembalakan liar seperti ini juga terjadi di dalam kawasan hutan yang berada di Bendungan Pela Parado, Kabupaten Bima," ujar Raihan Anwar.

Politisi Partai Nasdem ini melihat tanda-tanda kerusakan hutan di Pulau Sumbawa, mulai massif terjadi setelah pemerintah daerah menggalakkan program penanaman jagung secara massal di wilayah itu. Akibatnya hutan-hutan yang dulunya lebat kini habis di babat untuk kepentingan pembukaan lahan jagung.

"Kita tidak dipungkiri penanaman jagung berdampak positif kepada perekonomian warga, tapi jauh daripada itu dampak negatifnya akibat program itu, adalah kerusakan lingkungan," katanya.

Atas kondisi itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bima ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memasukkan program pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2018-2023.

"Kami berharap Gubernur dan Wagub NTB memasukkan kerusakan hutan ini dalam visi misinya," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB Ruslan Turmuzi yang mempersoalkan terjadinya perambahan hutan di sejumlah wilayah di daerah itu.

"Kami menyayangkan dan menyesalkan aksi-aksi pembalakan liar ini masih terus saja terjadi, tanpa ada upaya masiv untuk menghentikannya," tegasnya.

Ia meminta, Pemprov NTB selaku pemilik kewenangan dalam pengelolaan hutan harus segera turun tangan melakukan intervensi, sehingga kerusakan hutan di NTB tidak semakin menjadi-jadi.

"Harus ada upaya nyata untuk menghentikan semua ini. Jangan sampai ini terus dibiarkan. Karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita kedepan," kata Ruslan Turmuzi. (*)