Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menyebutkan penganugerahan gelar pahlawan nasional akan menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara.
Ia menerangkan pengumuman gelar pahlawan nasional tahun ini tidak akan dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahun diperingati pada tanggal 10 November.
“Pemberian gelar pahlawan nasional akan disesuaikan waktunya setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatannya ke luar negeri. Jadi tahun ini tidak bersamaan dengan tanggal 10 November,” kata Gus Ipul di sela kegiatan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat pada Jumat.
Adapun keenam belas nama yang diusulkan pada bulan Agustus tersebut, lanjutnya, merupakan hasil usulan pada masa kepemimpinan mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang didapat dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota, provinsi yang kemudian diseleksi oleh Kementerian Sosial.
Kemensos lantas menyerahkan daftar enam belas nama tersebut kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk kemudian diseleksi kembali dan diserahkan kepada presiden.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo memulai kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala Negara berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat sekitar pukul 10.25 WIB menggunakan Pesawat RI.
Baca juga: Mensos targetkan penurunan kemiskinan ekstrem 0 persen
Prabowo akan menghadiri undangan kehormatan ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, lalu ke AS bertemu Presiden Joe Biden. Di AS, Prabowo juga membuka kemungkinan bertemu pemenang pilpres Donald Trump.
Setelah kunjungan kenegaraan di AS selesai, Presiden RI akan melanjutkan lawatan ke dua KTT, yaitu KTT APEC yang berlangsung di Lima, Peru dan KTT G20 di Brasil.
Selepas dari Brasil, Presiden kemudian dijadwalkan kembali melakukan lawatan bertemu dengan kepala negara lainnya. Prabowo direncanakan akan bertemu Perdana Menteri Kerajaan Inggris Keir Starmer.