Jakarta (ANTARA) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Coast Guard China (CCG) berdiskusi membahas tindak lanjut kesepakatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping khususnya terkait dengan keamanan laut keselamatan pelayaran di kawasan.
Delegasi Bakamla RI yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah tiba di Beijing, Tiongkok, Rabu (8/1), kemudian langsung menghadiri pertemuan tingkat tinggi perdana antara Bakamla RI dan CCG.
"Delegasi Bakamla mendapatkan sambutan hangat dari Direktur Jenderal Coast Guard China Mayor Jenderal Yu Zhong. Pertemuan itu menandai babak baru hubungan kedua instansi dalam memperkuat keamanan dan keselamatan maritim di kawasan," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Bakamla RI Kolonel Bakamla Gugun Saeful Rachman menjelaskan pertemuan tersebut saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Kepala Bakamla RI, dalam pertemuannya dengan CCG, menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memelihara stabilitas di kawasan.
"Pertemuan ini bukan hanya simbol hubungan erat kedua institusi, melainkan juga komitmen bersama untuk menciptakan kawasan laut yang aman, damai, dan sejahtera," kata Irvansyah dalam pertemuan tingkat tinggi itu sebagaimana dikutip dari siaran resmi Bakamla RI.
Delegasi dari Bakamla RI dan Coast Guard China juga membahas sejumlah isu-isu strategis, termasuk di antaranya peningkatan kerja sama bilateral dan kemitraan-kemitraan dalam kerangka multilateral di sektor maritim.
"Pertemuan itu diharapkan memperkokoh sinergi antarnegara dalam menghadapi tantangan maritim global seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, dan pencurian sumber daya laut," kata Kolonel Gugun.
Dalam pertemuan itu, delegasi Bakamla RI terdiri atas jajaran pejabat utama Bakamla RI, yaitu Plt. Sekretaris Utama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Samuel H. Kowaas, dan Direktur Kerja Sama Laksamana Pertama Bakamla Askari.
1st High Level Meeting/Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama Bakamla RI dan Coast Guard China merupakan tindak lanjut atas hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Xi di Beijing pada 9 November 2024.
Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Xi menerbitkan pernyataan bersama, yang salah satu poinnya dua negara sepakat bekerja sama mengelola perairan yang diklaim secara tumpang tindih (overlapping claim), dan dua negara sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama mengikuti aturan hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.
Baca juga: Jumlah kapal untuk patroli di Natuna Utara belum ideal
Terkait dengan poin itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kesepakatan bersama itu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim nine-dash-line (NDL), karena Indonesia tetap pada posisinya bahwa NDL tidak punya basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.
Baca juga: Bakamla membahas pertahanan maritim dengan militer India
Nine-dash-line dan ten-dash-line merujuk pada klaim sepihak China terhadap Laut China Selatan yang tidak mengacu kepada UNCLOS, tetapi kepada klaim tradisional-historis China.
Klaim sepihak Tiongkok itu memang tidak menyentuh perairan teritorial Indonesia, tetapi klaim China itu tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara, yang merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Laut Natuna Utara berada di sisi selatan Laut Tiongkok Selatan.
