Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menegaskan tidak boleh ada pejabat di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ikut ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mataram melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana di Mataram, Jumat.
Sudarsana mengatakan dalam kegiatan pelantikan itu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram hanya didampingi istri dan protokol.
"Jadi, semua pejabat ditegaskan tidak boleh ada yang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan, apalagi menggunakan surat perintah perjalanan dinas (SPPD)," katanya.
Baca juga: Prabowo pilih 20 Februari untuk pelantikan kepala daerah
Kebijakan itu disampaikan Wali Kota Mataram, sebagai langkah mendukung kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran dan SPPD boleh digunakan untuk kegiatan mendesak.
Menyinggung jika ada pejabat yang berangkat ke Jakarta untuk mengucapkan selamat dengan biaya sendiri, Sudarsana mengatakan hal itu beda cerita dan boleh-boleh saja.
"Kalau hanya untuk mengucapkan selamat, sebaiknya menunggu kepala daerah kembali dari Jakarta atau sementara bisa menyampaikan ucapan selamat melalui telepon dan pesan singkat," katanya.
Sudarsana mengatakan untuk persiapan pelantikan serentak pada Kamis (20/2), kepala daerah saat ini sudah berangkat ke Jakarta.
Baca juga: Pemerintah dan DPR menyepakat pelantikan kepala daerah digelar serentak
Pemberangkatan kepala daerah lebih awal dari jadwal pelantikan, karena untuk persiapan dan ada beberapa kegiatan dilaksanakan sebelum pelantikan.
"Seperti jadwal gladi dijadwalkan dua kali, registrasi, persiapan seragam, dan lainnya," katanya.
Selesai pelantikan para kepala daerah yang sudah dilantik sekitar 502 orang, langsung berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat atau orientasi penyampaian visi dan misi selama 8 hari pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Baca juga: Pelantikan kepala daerah 20 Februari 2025
Orientasi tersebut hanya diikuti oleh kepala daerah, sedangkan wakilnya akan ikut pada tanggal 28 Februari 2025 atau saat tahap penutupan.
"Setelah pelantikan, wakil kepala daerah bisa kembali ke daerah, dan kembali ikut pada saat penutupan orientasi," katanya.
Dengan adanya agenda orientasi tersebut, lanjutnya, agenda-agenda lain setelah pelantikan disesuaikan, termasuk untuk rapat paripurna DPRD penyampaian pidato pertama kepala daerah yang dijadwalkan empat hari setelah pelantikan.
"Agenda paripurna pidato pertama kepala daerah, disesuaikan lagi," katanya.
Baca juga: Wali Kota Mataram bangga dilantik Presiden
