Kota Mataram (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menindak tegas oknum yang jual beli jabatan di Pemprov NTB.
"Kami mendukung Miq Iqbal agar menindak tegas oknum yang catur namanya untuk jual beli jabatan di lingkungan Pemprov NTB," kata Sekretaris PWPM NTB Amrullah kepada ANTARA via telepon, Kamis.
Dikatakannya, isu jual beli jabatan ini mencederai proses meritokrasi yang selama ini menjadi isu strategis yang selalu muncul di setiap kampanye pasangan-Iqbal Dinda waktu Pilkada lalu.
"Jual beli jabatan kalaupun ada, dampaknya sangat tidak baik, itu akan melanggengkan korupsi. Padahal kita berharap Pemerintahan Iqbal-Dinda bersih dari praktik-praktik KKN," tegasnya.
Dampak dari jual beli jabatan ini, lanjut pria yang juga menjabat Sekretaris Semeton Iqbal ini, tentunya akan menjadikan kinerja pemerintah daerah tidak optimal.
"Padahal Iqbal-Dinda diharapkan menjadi antitesis dari ketidakoptimalan proses pembangunan dari pemerintahan sebelumnya," paparnya.
Baca juga: Ada oknum calo jual beli jabatan di Pemprov NTB, Gubernur Iqbal ancam pidanakan
Amrullah menuturkan, kalau belum apa-apa praktik jual beli jabatan sudah muncul tentu akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan.
"Apalagi dari beberapa media yang kita baca ini menyasar sektor pendidikan. Sektor pendidikan baru-baru ini sudah ada bau amis dugaan korupsi DAK SMK," ujarnya.
"Itu saja belum tuntas, masak sudah muncul lagi dugaan upaya-upaya dari oknum yang memperjualbelikan jabatan kepala sekolah," tambah pria asal Lombok Tengah ini.
Baca juga: Gubernur NTB Iqbal tegaskan hormati kebebasan pers
Terkait hal tersebut, dirinya meminta Iqbal-Dinda, untuk proses seleksi dan pengangkatannya di buka ke publik.
"Untuk sektor-sektor yang rentan di jual belikan jabatannya, saya minta proses seleksi dan pengangkatannya dibuka ke publik. Agar publik bisa mengawasi secara langsung," imbuhnya.
Jadi dengan melibatkan pengawasan publik, lanjut Aktivis Muhammadiyah ini, akan meringankan beban Gubernur atas ulah-ulah oknum yang mencoba mengganggunya dalam mewujudkan meritokrasi selama lima tahun mendatang.
"Kasihan Gubernur, belum apa-apa sudah ada dugaan pencatutan namanya dan diganggu keseriusannya dalam mewujudkan NTB Makmur Mendunia," tutupnya.
Baca juga: Gubernur NTB: Efiensi jadi tema besar retret di Magelang
Baca juga: Wagub Dinda ajak jajaran sukseskan NTB Makmur Mendunia
