Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan di tengah reprioritasi anggaran yang dilakukan pemerintah strategi kolaborasi dengan pihak swasta menjadi cara untuk memastikan pemerataan digitalisasi tetap dapat dicapai secara nasional.
"Pada prinsipnya, pemerintah ingin ke depan bahwa pembangunan digitalisasi di Tanah Air itu tidak hanya di pemerintah, tapi kolaboratif dengan swasta dan terbuka untuk investasi," kata Meutya di Ruang Pers Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis.
Meutya menjelaskan sebelum adanya reprioritasi anggaran, kontribusi pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur digital cukup besar karena banyak akhirnya program digitalisasi yang mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun dengan perubahan strategi pemerintah di Kabinet Merah Putih (KMP), maka kini pemerintah juga membuka lebih banyak ruang dialog dengan pihak-pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam pemerataan dan penyediaan infrastruktur digital di Indonesia.
Pendekatan persuasif dilakukan pada perusahaan-perusahaan dari ekosistem telekomunikasi dengan harapan pembangunan infrastruktur digital juga dapat melibatkan peran dari para pelaku usaha.
Baca juga: Menkomdigi sebut Astacita kompas kebangkitan nasional
Meutya mencontohkan saat ini beberapa pihak swasta yang terlihat tertarik terlibat ke industri infrastruktur digital di Indonesia di antaranya seperti penyedia layanan satelit kuiper dari Amazon, lalu ada juga Meta dan Google yang tertarik untuk membangun kabel komunikasi bawah laut (subsea telecommunication cable).
"Kita persuasi dengan swasta, dengan investor-investor dari beberapa macam negara untuk juga supaya angkanya naik (pembangunan infrastruktur digital), jadi angkanya naik itu kan tidak harus mengandalkan pemerintah saja, itu bisa juga dari swasta juga," kata Meutya.
Baca juga: Menkomdigi mendukung kesejahteraan wartawan lewat program rumah subsidi
Inspektur Jenderal Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto kemudian menambahkan meski begitu pemerintah tentunya tidak akan lepas tanggung jawab apabila memang ada daerah-daerah yang belum bisa diakomodasi pembangunan infrastruktur digitalnya oleh pihak swasta ataupun investor.
Pemerintah menurutnya akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan di daerah yang tak tersentuh oleh pihak swasta tersebut sehingga masyarakat di daerah itu tetap bisa merasakan digitalisasi.
"Kalau pihak swasta itu pasti dia tetap akan memiliki pemikiran sisi komersial. Padahal untuk Indonesia belum semua daerah bisa dikomersialisasikan, maka dari itu untuk daerah yang masih terbilang 3T (tertinggal, terdepan, terluar) pemerintah pasti hadir dan perannya masih dibutuhkan," kata Arief.
