Mataram (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong agar pemerintah memperbanyak agenda, ajang, kegiatan atau event skala nasional maupun internasional agar geliat wisata bisa hidup di Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kalau di daerah ini masing-masing satu dinas mendatangkan event sekelas Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) maka NTB menjadi ramai," kata Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini dalam pernyataan di Mataram, Senin (11/8).
Ajang Fornas VIII pada 26 Juli sampai 1 Agustus 2025 menjadi mesin penggerak ekonomi lokal bagi Nusa Tenggara Barat dengan angka perputaran uang sekitar Rp130 miliar yang berasal dari sektor akomodasi, transportasi, UMKM hingga kuliner.
Baca juga: Peserta membludak!! Pendaftaran Rinjani Color Run 3 ditutup 17 Agustus 2025
Baca juga: Rinjani Color Run 2025, ajang lari penuh warna lintasi rumah adat Sembalun
Okupansi hotel di Lombok dan sekitar Gili Trawangan melonjak hingga lebih dari 90 persen, bahkan beberapa kamar hotel penuh terpesan sejak 10 hari sebelum pelaksanaan Fornas VIII. Angka permintaan jasa transportasi laut berupa kapal cepat melesat hingga 200 persen.
Wolini mengakui acara bertajuk nuansa alam sudah terbilang bagus, namun harga tiket pesawat terbang yang mahal berdampak terhadap animo turis datang ke Nusa Tenggara Barat.
Menurut dia, pemerintah perlu menambah destinasi wisata atraksi agar turis betah liburan. Objek seni dan budaya yang bersanding dengan keindahan menjadi kolaborasi paripurna untuk menjadi magnet bagi para wisatawan.
"Semua kegiatan harus ada agar menambah perekonomian di Nusa Tenggara Barat," kata Wolini.
Baca juga: Waspada Royalti! PHRI NTB minta pelaku usaha kafe-restoran tak putar musik
Lebih lanjut dia mengungkapkan sektor wisata di Nusa Tenggara Barat hidup dari industri yang berfokus pada penyelenggaraan acara berskala besar berupa pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE).
Berbagai dinamika global dan kebijakan pemerintah berdampak signifikan bagi usaha hotel dan restoran yang bergantung terhadap agenda MICE tersebut.
Gempa bumi tahun 2018, lalu disusul pandemi virus Corona pada 2020 sampai akhir tahun 2022 telah memberi dampak bagi lapangan usaha pariwisata terutama yang bergerak dalam bisnis hotel dan restoran di Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: PHRI mendukung peningkatan wisatawan di Mandalika
Kemudian, pada 2025, kebijakan efisiensi anggaran menambah deretan persoalan bagi pengelolaan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
Wolini menyampaikan banyak hotel terpaksa mengurangi tenaga kerja, bahkan tutup akibat tantangan berantai yang terjadi sejak 2018 sampai 2025 tersebut.
Beberapa hotel mempekerjakan karyawan sesuai proyek acara yang sedang digarap untuk mengurangi biaya operasional.
"Mereka terlalu berat operasionalnya, sedangkan tamu seperti sekarang boleh dikatakan jarang agak menurun dibanding okupansi dulu," pungkas Wolini.
Baca juga: PHRI NTB mendorong pengembangan pariwisata Samota
Baca juga: PHRI: Hunian hotel di Lombok menjelang WSBK naik 100 persen
Baca juga: Intimate Camp Rinjani Color Run 3: Yuk sewa tenda dan nikmati malam keakraban di kaki Rinjani
Baca juga: Bazar UMKM Rinjani Color Run 3 dibuka! Kuota terbatas, daftar sekarang!
