Mataram (ANTARA) - Sebanyak 115 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengakhiri masa penugasan pendampingan fase rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan rilis yang diterima di Mataram, Rabu, pelepasan seluruh CPNS KemenPUPR tersebut dilakukan oleh Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.
Ratusan CPNS tersebut melaksanakan tugas pendampingan fase rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, sejak Agustus 2018.
Najmul mengatakan para relawan pegawai KemenPUPR sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dan cukup lama mendampingi masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang terdampak gempa bumi.
Mewakili masyarakat Lombok Utara, ia menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para CPNS Kemenpupr yang telah membantu warga terdampak gempa, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kita juga melihat bangunan kantor, sekolah, rumah sakit yang dibuat langsung oleh kementerian. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kepada para ASN, saya juga minta untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada bidang masing-masing," katanya.
Najmul menyebutkan terdapat 74.000 rumah yang masuk di surat keputusan (SK) yang harus dibangun di Lombok Utara.
"Masyarakat sudah menunggu pelayanan untuk membangun kembali hunian tetap," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kordinator CPNS KemenPUPR mewakili seluruh CPNS KemenPUPR yang bertugas dalam pendampingan rehabilitasi dan rekontruksi di Kabupaten Lombok Utara, Yobelino Billy Legi, ST, mengaku tak menyangka dikirim bertugas ke Lombok setelah terjadi gempa bumi, tepatnya pada 29 Agustus 2018.
Menurut data, kata dia, sudah ada 23.565 kepala keluarga yang mendapatkan rekening Bank Rakyat Indonesia, terdiri atas 19 ribu rekening untuk rumah rusak berat, 4.000 rekening untuk 25 ribu rumah rusak sedang.
"Mohon maaf, apabila kami tak bisa membantu lebih banyak lagi. Beberapa kendala yang perlu diperhatikan, terkait beberapa lokasi yang rentan dengan bencana longsor. Misalnya di Dusun Gerenggeng, Desa Jenggala, dan kami rekomendasi untuk di relokasi," katanya.
Berita Terkait
Usulan CPNS di Mataram berkurang sembilan formasi
Senin, 25 Maret 2024 14:13
Sebanyak 341 honorer K2 di Mataram diusulkan jadi PPPK
Jumat, 23 Februari 2024 13:21
CPNS 2024 tak diusulkan, Pemkab Lombok Tengah fokus tuntaskan tenaga honor
Sabtu, 17 Februari 2024 11:54
Pemkot Mataram mengusulkan 685 formasi CPNS dan PPPK pada rekrutmen 2024
Kamis, 1 Februari 2024 16:39
Pemkot Mataram hitung kebutuhan usulan formasi CPNS 2024
Senin, 8 Januari 2024 16:37
Pansel CPNS Kemenkumham diskualifikasi 12 peserta
Senin, 11 Desember 2023 5:45
Kemenkumham gandeng Polda Kepri tes kesamaptaan
Senin, 11 Desember 2023 5:00
PT NTB memperkuat vonis bahwa jaksa EPR terima gratifikasi seleksi CPNS
Senin, 27 November 2023 18:45