Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan lahan non-rawa sebagai langkah strategis meningkatkan indeks pertanaman padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
"Kami menekankan pentingnya peningkatan produktivitas lahan pertanian agar petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun sekaligus meningkatkan indeks pertanaman," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhamad Riadi di Mataram, Senin.
Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah pertanian bukan rawa. Tetapi budidaya padi yang dilakukan petani lebih banyak menggunakan sistem pertanian tadah hujan, sehingga indeks pertanaman (IP) padi hanya 120 setahun akibat lahan baku sawah tidak bisa ditanami padi saat musim kemarau.
Pada 2025, Nusa Tenggara Barat mendapat target dari Kementerian Pertanian untuk menjalankan program optimalisasi lahan nonrawa seluas 10.574 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten.
Riadi berharap seluruh pihak dari mulai pemerintah daerah, konsultan, maupun kelompok tani dapat bersinergi agar program optimalisasi lahan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani.
Baca juga: Luas lahan tembakau di Lombok Timur capai 26 ribu hektare
Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dan lahan.
"Optimalisasi lahan nonrawa tidak hanya memperkuat infrastruktur pertanian, tetapi juga mendorong kemandirian petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan," ujar Riadi.
Pada 23-25 Oktober 2025, Riadi melakukan pemeriksaan langsung terhadap perkembangan program optimalisasi lahan di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.
Kegiatan itu untuk mengevaluasi perkembangan fisik konstruksi, kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen perencanaan, serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun administratif di lapangan.
Riadi mengungkapkan perkembangan pelaksanaan konstruksi program optimalisasi lahan nonrawa di Lombok Tengah telah mencapai 40 persen. Proyek konstruksi yang bertujuan mengairi 200 hektare lahan pertanian tersebut sempat terkendala hujan dan ditargetkan rampung pada November 2025.
Baca juga: BI NTB kembangkan padi unggul Gamagora 7 di 250 hektare lahan
Ketua Gabungan Kelompok Tani Pade Rajin Lombok Tengah, Lalu Pribadi mengapresiasi upaya pemerintah membangun sarana irigasi agar petani di Lombok Tengah tidak lagi menanam padi setahun sekali, namun bisa dua hingga tiga kali setiap tahun.
Sedangkan di Kabupaten Sumbawa, program optimalisasi lahan nonrawa menggunakan konsep sumur resapan besar menyerupai embung untuk menampung air permukaan.
Kegiatan pembangunan sumur resapan tersebut menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Pemerintah membangun tiga sumur besar dengan jarak sekitar 200 meter antar sumur.
Ketua Kelompok Tani Orong Panan, Abdul Manan, menyampaikan dampak positif program ini bagi petani.
"Dulu kami hanya bisa menanam sekali setahun. Setelah ada sumur resapan itu kami sudah bisa menanam dua kali, bahkan berencana tiga kali setahun," kata Ketua Kelompok Tani Orong Panan Sumbawa Abdul Manan.
Baca juga: Lombok Tengah genjot optimasi lahan untuk ketahanan pangan 2025
