Mataram (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov Nusa Tenggara Barat menyiapkan dukungan teknologi berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis daring untuk memperkuat pengembangan kegiatan posyandu keluarga.
"Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi posyandu, tapi juga menjelma sebagai bank data," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, menu yang tersedia dalam aplikasi SIP nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.
"Saat ini kami tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di posyandu keluarga," ucapnya.
Ia menjelaskan, didalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Tetapi kata mantan Irbansus Inspektorat NTB ini, didalamnya terdapat 4 model data dan informasi tentang program kegiatan posyandu. Pertama, Posyandu KIA di antaranya mencakup Bina keluarga balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lain-lain. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini.
"Ketiga, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Keempat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan), bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya," kata Gde Aryadi.
Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB, Panca Yuniati menjelaskan, beberapa hal terkait pembangunan posyandu keluarga, tengah disiapkan. Termasuk dukungan teknologi informasi.
Menurutnya, ada 4 strata posyandu di NTB saat ini. Berdasarkan data hingga Juli 2019 Jumlah posyandu diseluruh kabupaten/kota se- NTB sebanyak 7.286. Dari jumlah itu, kata dia, jika dikaitkan dengan 4 strata posyandu tersebut maka Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4%), Madya sebanyak 3.076 buah (42,2%), Purnama 3.421 (47,0%) dan Posyandu Mandiri sebanyak 471 (6,5%).
"Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap agar memenuhi persyaratan ditingkatkan menjadi posyandu keluarga," ujarnya.
Pejabat Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno mengungkapkan, dari 3500 kader posyandu yang ada di NTB saat ini, sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian. Sebagai program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan balita.
Ia mengatakan, perluasan layanan posyandu membutuhkan stakeholder lain sebagai penyedia layanan posyandu dan tidak lagi dinas kesehatan semata. Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya posyandu keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program dinas kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam posyandu keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).
Karena itu, koordinasi dan sosialisasi diharapkan menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa. Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program posyandu keluarga.
"Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program posyandu keluarga. Selain dari sisi anggaran - dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam posyandu keluarga bagi warganya harus tersampaikan dengan baik," katanya.
