Mataram, 19/4 (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan rencana aksi menghadapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan yang melanda lahan pertanian di berbagai lokasi.
"Pak Wagub yang meminta Bappeda menyiapkan rencana aksi itu," kata Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Lalu Mohamad Faozal, di Mataram, Senin, setelah mendampingi Wakil Gubernur NTB H. Barul Munir, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Bappeda NTB.
Faosal mengatakan, Wagub yang didampingi Inspektur Provinsi NTB, Najamuddin, juga mengingatkan jajaran Bappeda NTB bahwa dampak perubahan iklim yakni bencana kekeringan yang melanda lahan pertanian semakin meluas dan mengkhawatirkan.
Berdasarkan data dari dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, sampai dengan 24 Maret 2010, luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan ringan hingga gagal panen (puso) mencapai lebih dari 29 ribu hektare.
"Kalau dibiarkan akan mengancam ketahan pangan kita," ujar Faozal meniru ucapan Wagub NTB saat berdialog dengan jajaran Bappeda NTB.
Karena itu, kata Faozal, Wagub meminta para pejabat pemerintahan lebih tanggap dengan situasi yang ada. ?Segera siapkan rencana aksi untuk mengatasi kekeringan itu?, ujarnya.
Menurut Faozal, untuk penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas itu, upaya koordinasi dilakukan secara lintas Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga diharapkan semua instansi terkait memiliki kepekaan.
Terkait upaya koordinasi itu, Bappeda memiliki peranan strategis untuk memastikan dan menjamin perencanaan dan pelaksanaan program antar sektor dan antar instansi serta masyarakat, agar dapat berjalan secara serasi, terpadu dan berkelanjutan dengan memerhatikan skala prioritas.
Pada kesempatan itu, Wagub NTB juga meminta Bappeda untuk mempersiapkan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2010 secara terkoordinasi karena kegiatan tersebut ikut menentukan keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
"Paduserasikan antara program-program sektoral dengan program-program regional, demikian penekanan Pak Wagub,? ujar Faosal.
Wagub juga mengingatkan seluruh jajaran Bappeda provinsi NTB untuk mengawal dan mempertajam pelaksanaan program-program unggulan daerah. Misalnya BSS, Visit Lombok Subawa 2010, Agribisnis Jagung dan Rumput laut serta program unggulan lainnya.
Untuk mempercepat akselerasi dan implementasi dari program-program tersebut, maka perlu dilakukan resceduling atau penjadualan program yang ketat serta didukung pola anggaran yang proporsional.
"Karena itu, diperlukan analisis yang cermat dan mendalam sehingga seluruh program dan kegiatan dapat mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan," ujarnya. (*)