Pelantikan DPRD NTB Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

Mataram,  (Antara)- Kegiatan pelantikan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat diwarnai aksi unjuk rasa sekelompok orang yang tergabung dalam alinasi pemuda dan masyarakat peduli Lombok Timur, di Mataram, Senin.

Dalam unjuk rasa yang dilakukan di persimpangan Bank Indonesia (BI) Mataram atau berjarak sekitar 500 meter dari gedung DPRD NTB sebagai lokasi pelantikan itu, massa menolak dilantiknya anggota DPRD NTB terpilih pada Pemilu Legislatif 9 Juli 2014 atas nama H Rumaksi, SJ, SH.

Aksi yang diikuti puluhan pemuda itu dijaga ketat aparat kepolisian guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus menjaga arus lalu lintas di sepanjang Jalan Pejanggik tetap lancar.

Saat melakukan orasi, koordintor lapangan Zainul mengatakan, penolakan itu dikarenakan H Rumaksi dinilai tidak layak untuk menjadi wakil mereka.

Karena dia dianggap dan diduga sebagai koruptor karena anggaran yang ditujukan untuk Yayasan Nahdlatus Shaufiah Wanasaba, sebesar Rp100 juta, namun yang diserahkan ke bendaharanya hanya Rp20 juta.

"Parahnya sang bendahara kini berada di balik jeruji penjara, sementara dia langgeng menuju podium pelantikan," katanya.

Terkait dengan itu, aliansi pemuda dan masyarakat peduli Lombok Timur menuntut, DPRD NTB segera merekomendasikan pembatalan pelantikan anggota dewan bersangkutan.

Selain itu DPRD NTB harus mendesak pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk menuntaskan kasus H Rumaksi.

DPRD NTB juga harus mendiskualifikasi H Rumaksi dari keanggotaan sebagai anggota DPRD NTB baik periode 2009-2014 maupun 20014-2019 melalui Dewan Kehormatan DPRD NTB.

Usai melakukan orasi, massa yang dijaga ketat dan tidak bisa menuju lokasi pelantikan akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD NTB masa keanggotan 2014-2019 sebanyak 65 orang, 22 orang diantaranya merupakan anggota petahana. Jumlah anggota DPRD NTB itu bertambah dari jumlah sebelumnya sebanyak 50 orang anggota.