SULTAN HB X: PEMERINTAH PERLU PERHATIKAN SEKTOR MARITIM

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor maritim dengan mengubah orientasi dari kontinental ke maritim, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Perkembangan global dan geopolitik saat ini menuntut perubahan strategi dan orientasi. Apalagi, lalu lintas kapal di lautan Indonesia akan meningkat pesat seiring perkembangan perdagangan internasional," katanya usai menerima pengurus Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (Kapasgama) di Yogyakarta (12/5).

Menurut dia, negara-negara di sekitar Lautan Pasifik berkembang pesat dan menjadi pasar yang paling besar. Dalam konteks itu, strategi pertahanan dan keamanan di bidang maritim sangat penting.

"Namun demikian, masih sulit untuk bisa berbicara soal maritim jika kebijakan kelautan belum ditetapkan. Padahal, saat ini ada 14 institusi yang menguasai laut," katanya.

Ia mengatakan, kebijakan mengenai kelautan sangat penting karena akan mempengaruhi penerimaan negara lain terhadap kapal-kapal Indonesia yang membawa barang-barang ekspor ke negara-negara tersebut.

Contohnya, Bea Cukai Amerika Serikat (AS) secara periodik akan meninjau aspek keamanan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, seperti Riau, Balikpapan, dan Makassar.

"Ketika sampai di pelabuhan AS pun kapal Indonesia akan digeledah dan dibongkar untuk diketahui isinya. Hal itu terjadi karena kita tidak pernah bicara soal penjaga keamanan di laut," katanya.

Sementara itu, Ketua Kapasgama Suharno mengatakan, Kapasgama merasa memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi laut di Indonesia. Salah satunya adalah soal kedaulatan negara atas maritim Indonesia.

Hal itu, menurut dia, yang mendorong Kapasgama untuk menyelenggarakan konferensi nasional kedaulatan maritim pada 15 Mei 2010. Konferensi itu akan menghadirkan pembicara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan 15 pakar.

"Kami ingin memberikan sumbangan bagi perjalanan bangsa saat ini dan ke depan, khususnya di bidang maritim. Kami risau karena Indonesia baru bisa memanfaatkan 10 persen potensi laut yang dimiliki," katanya. (*)