Warga terdampak COVID-19 di NTB bakal dapat paket sembako

Mataram (ANTARA) - Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat memastikan kualitas dan kesiapan kebutuhan sembako menjelang penyaluran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan dilaksanakan pada 16 April 2020.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov NTB, H Ridwan Syah mengatakan bahwa JPS ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah pusat dengan jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK.

NTB memiliki 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah dibantu oleh pemerintah pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga, sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Sebanyak 105.000 ini dari pemerintah provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu.

"Sisanya untuk warga terdampak COVID-19 lainnya," ujarnya di sela-sela mengunjungi sekaligus melihat secara langsung kesiapan sembako JPS Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan data tersebut masih terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 Liter, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.

Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. Namun demikian rentan waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat COVID-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya," jelas Ridwan Syah.

Ia menyatakan total dana yang disiapkan Pemprov NTB untuk kegiatan selama tiga bulan mencapai Rp160 miliar, yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar Rp20 miliar. Sementara untuk JPS selama tiga bulan sebesar Rp80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp60 miliar untuk keadaan darurat.

Menurut Ridwan, dalam konteks JPS tersebut sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid tentang siapa saja yang berhak menerima JPS.

"Karena itu, pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini.

"Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya," ungkap Ridwan.

Pada tahap pertama ini, pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannyadan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat," katanya.