Ratusan warga demo di kantor Bupati Lotim terkait bansos

Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Sosial Peduli Rakyat Miskin Lotim, Rabu, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lotim, terkait program bantuan sosial baik itu program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).

Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Sosial Peduli Rakyat Miskin Lotim, Rabu, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lotim, terkait program bantuan sosial baik itu program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).

Tidak itu saja, dalam aksinya, pedemo juga menyoroti dugaan monopoli perusahaan dan suplier dalam penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Para pendemo itu membawa famplet dengan berbagai tulisan dan aksi demo ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Lotim.

"Kami minta kepada Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD Lotim untuk segera memecat Kadis Sosial Lotim, karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan bantuan sosial yang di salurkan kepada masyarakat," kata Zainul Mustaqim dalam orasinya.

Massa aksi juga menyampaikan aspirasinya kalau penyaluran BPNT maupun PKH sudah ada aturan jelas dan gamblang, bantuan dihajatkan bagi masyarakat miskin, Tapi kenyataan di lapangan, hanya bohong belaka karena ada masyarakat yang tidak miskin diberikan bantuan.

Begitu juga dari segi ‎ pengadaan barang BPNT maupun PKH, ada indikasi dimonopoli oleh satu perusahaan, termasuk adanya oknum pendamping PKH diduga ikut terlibat menjadi suplier atau penyuplai bahan baku tersebut.

Padahal dalam aturan main sudah jelas pendamping PKH maupun BPNT tidak diperbolehkan menjadi penyuplai atau pengadaan bahan baku baik untuk program PKH maupun BPNT.
‎
"Kami melihat dalam penyaluran PKH dan BPNT ‎kualitas barang tidak layak konsumsi,dugaan ada permainan harga, dan asa dugaan terjadi monopoli yang di lakukan oknum pendamping PKH," teriak pendemo.

Terhadap dugaan adanya pungli tersebut, Rendi Sofyan dalam orasinya meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut.

Para orator dalam orasinya, tak hanya meminta bupati untuk segera mencopot Kepala Dinas Sosial dari jabatannya.

Mereka juga meminta Pemkab Lotim untuk mengevaluasi kinerja para pendamping PKH, karena dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik, justru memanfaatkan jabatan pendamping untuk mencari keuntungan pribadi

Sementara itu, Sekda Pemkab Lotim berjanji siap menerima perwakilan pendemo pada Kamis (15/7).

"Kami siap menerima perwakilan massa besok pagi," kata Sekda di hadapan para massa aksi.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Sekda Lotim, kemudian massa membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan mendatangkan massa yang lebih besar lagi kalau tuntutan tidak direspons.