Jakarta (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tunduk pada aturan Twitter yang sama seperti pengguna lainnya ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, menurut perusahaan media sosial tersebut.
Twitter menyematkan pemberitahuan "kepentingan publik" pada sejumlah cuitan dari "pemimpin dunia" yang melanggar aturan di platform media sosial tersebut, yang jika pengguna adalah masyarakat biasa akan dihapus.
Cuitan semacam itu, dari kandidat politik dan pejabat terpilih atau pemerintah, disembunyikan dan Twitter mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan cuitan.
Namun, Twitter mengatakan perlakuan ini tidak berlaku untuk mantan pejabat.
"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini," kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Senin.
Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump, sejak Selasa (3/11), termasuk banyak diantaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label "kepentingan publik" pada Mei lalu ketika Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.
Sementara, untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada Januari, unggahan Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra cek fakta pihak ketiga Facebook.
Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.
Dikatakan bahwa "mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga."
Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.
Kemenangan Biden di Pennsylvania pada Sabtu (6/11), menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. Trump dari Partai Republik belum mengakui dan berencana untuk melakukan banding hasil suara ke pengadilan.
Berita Terkait
MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye Prabowo-Gibran
Senin, 22 April 2024 13:08
Beijing tanggapi cuitan Direktur FBI soal twitter COVID-19
Rabu, 1 Maret 2023 20:43
FC Barcelona mengajak fans di Indonesia merayakan Imlek dengan acara spesial
Selasa, 17 Januari 2023 17:55
Twitter "down" pagi ini
Kamis, 29 Desember 2022 9:42
Twitter tutup buletin Revue Januari 2023
Kamis, 15 Desember 2022 9:39
Twitter akan jelaskan status "shadowbanned" pengguna
Sabtu, 10 Desember 2022 13:45
Aktor Ong Seong-wu ke Indonesia sampai permintaan maaf Balenciaga
Senin, 5 Desember 2022 6:41
BTS mengumumkan dokumenter "BTS Monuments:Beyond the Star"
Kamis, 1 Desember 2022 8:36