Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara mengungkapkan Kementerian Perhubungan dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia mengapresiasi pengoperasian bus ramah disabilitas oleh pemerintah daerah.
Kepala Dishub Provinsi NTB Lalu Bayu Windia di Mataram, Kamis, mengakui bus ramah disabilitas yang telah diluncurkan Pemprov NTB pada awal Oktober 2020 itu mendapatkan banyak apresiasi dari sejumlah kalangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
"Di dalam negeri, Kemenhub mengaku sangat gembira dengan hadirnya bus yang khusus melayani penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak tersebut," ujarnya.
Selain Kemenhub, kata Bayu, bus ramah disabilitas mendapatkan apresiasi langsung dari Kedutaan Besar Australia yang disampaikan langsung Sekretaris Pertama Departemen Infrastruktur Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia Esther Ewagata.
Dalam pernyataan tertulis Esther Ewagata yang dibacakan Bayu Windia, hadirnya transportasi publik yang melayani penyandang disabilitas dinilai sebagai kebijakan yang sangat baik, karena keberadaan penyandang disabilitas makin dihormati.
Ia mengatakan pelayanan disabilitas dan kesetaraan gender merupakan prioritas lintas sektor dalam kemitraan infrastruktur antara Indonesia dan Australia. Kedua belah pihak bekerja sama untuk memastikan semua orang termasuk penyandang disabilitas memiliki akses dan manfaat dari pengembangan infrastruktur.
"Kedutaan Besar Australia senang melihat Provinsi NTB mengawali inovasi penting untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas. Kami berharap kepemimpinan dan komitmen Gubernur dan Dishub NTB dapat menjadi contoh dan mendorong provinsi lain di Indonesia untuk mengikutinya," kata Esther Ewagata.
Bayu mengatakan bus ramah disabilitas ini sudah dioperasikan dua unit di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa minimal akan disediakan sebanyak tiga unit.
Untuk bus ramah disabilitas yang ada di Kota Mataram sudah beroperasi melayani penyandang disabilitas, sementara untuk kabupaten dan kota lainnya akan terus dikembangkan pada 2021.
"Kami sudah mengadakan rapat di kabupaten dan kota se Pulau Sumbawa, mereka beranggapan akan disumbang bus, sebenarnya tidak. Kami bilang tidak bagi-bagi bus, namun memastikan ada rute yang berjadwal pasti ke titik-titik di mana para penyandang disabilitas bisa dijemput atau bisa menunggu," kata Bayu Windia.
Ia menyatakan untuk operasional bus tersebut, pihak penyandang disabilitas yang memutuskan atau menentukan rute yang diinginkan. Penentuan rute juga akan disesuaikan dengan ukuran bus tersebut agar bisa lebih fleksibel melewati jalanan.
"Intinya pelayanan kepada penyandang disabilitas menjadi perhatian pemerintah dan biayanya ditanggung oleh APBD," ujarnya.
Menurut Bayu, peluncuran bus ramah disabilitas NTB Gemilang pada awal Oktober 2020 tersebut sangat monumental karena NTB merupakan provinsi nomor dua di Indonesia, setelah Jawa Barat yang memiliki bus ramah disabilitas.
Secara teknis, satu unit bus mampu mengangkut 30 penumpang disabilitas, dengan rincian 10 kursi roda dan 20 non kursi roda. Bus ramah disabilitas ini sangat memudahkan penyandang disabilitas untuk naik atau turun ke dalam bus.
Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tinggal memposisikan diri di depan pintu bus karena ada lift khusus untuk membawa naik penumpang, tentunya dibantu juga oleh petugas.
"Di dalam bus terdapat sabuk kursi roda dan tiang pegangan yang jumlahnya cukup banyak agar penumpang bisa berkendara dengan nyaman," katanya.
Dishub: Kemenhub-Kedubes Australia mengapresiasi bus ramah disabilitas NTB
Salah seorang penyandang disabilitas dibantu petugas Dinas Perhubungan NTB saat mencoba layanan Bus Ramah Disabilitas NTB Gemilang yang diluncurkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah di Mataram, Jumat (2/10/2020). (ANTARA/Nur Imansyah/dok).
