Mataram (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan investasi yang masuk di wilayah itu tak terganggu meski di tengah pandemi COVID-19.
"Kami memastikan persoalan investasi startegis di NTB bisa berjalan meski dalam kondisi keuangan terbatas, karena dampak dari COVID-19," ujar Kepala Dinas DPMPTSP NTB, Mohammad Rum di Mataram, Rabu.
Menurut dia, salah satu upaya untuk mendorong ekonomi yaitu dengan mempercepat investasi sehingga efek ganda berupa penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor lain secara positif serta peningkatan PAD bisa tercapai.
Kemudian dalam konteks pengawasan dan pengendalian, ada mekanisme yang diatur. Salah satu fungsi DPMPTSP sendiri adalah memantau pengendalian, fasilitasi bila ada masalah dan kendala yang ditemui dilapangan baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Selain memastikan investasi berjalan sesuai target lanjut Haji Rum, pihaknya juga mencari solusi terkait permasalahan multi sektor yang dihadapi oleh investor. Baik yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Kami juga ingin memastikan berapa kebutuhan tenaga kerja yang terserap dalam investasi ini. Memaksimalkan pemanfaatan produk lokal, dan pada sektor pariwisata pemerintah bisa menyesuaikan agenda terkait kunjungan," ucap Rum.
Ia berharap dengan adanya langkah aksi bersama dapat meningkatkan realisasi nilai investasi di Provinsi NTB pada periode yang akan datang. Sehingga Visi Misi Gubernur dalam RPJMD 2019-2023 "NTB Ramah Investasi" dapat selaras dengan pencapaian nilai investasi yang diharapkan.
Sebelumnya, DPM-PTSP menggelar rapat klinis investasi selama tiga hari. Mulai tanggal 18 sampai 20 November 2020. Hal ini dilakukan guna memastikan investasi strategis yang ada terus berjalan dengan baik, meskipun di tengah kondisi wabah COVID-19.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ridwansyah ini diikuti oleh delapan investor yang ada di NTB. Termasuk sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKAD, Biro Hukum, Biro Kerjasaman, Dinas Pariwisata, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.
