Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) RI bersama Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memperkuat kerja sama dalam rangka mewujudkan peradilan bersih di Tanah Air.
"Kerja sama ini dapat berupa penyempurnaan nota kesepahaman yang sudah dibuat pada 2012," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat menyambangi Kantor PP Muhammadiyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama organisasi masyarakat salah satunya PP Muhammadiyah.
"KY dan PP Muhammadiyah sepakat melanjutkan kerja sama berprinsip kemitraan dan saling memberi manfaat," ujarnya.
Mukti menyampaikan bahwa KY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menemukan beberapa tantangan. Salah satunya keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki KY untuk mengawasi hakim.
Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dinilai penting. KY mengajak Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam pelaksanaan wewenang KY. Baik dalam rekrutmen calon hakim agung yang sedang berlangsung saat ini maupun dalam pengawasan dan advokasi hakim.
Senada dengan itu, anggota KY Amzulian Rifai mengatakan sumber daya Muhammadiyah adalah yang terbesar di Indonesia terutama di bidang pendidikan.
Ia mengajak Muhammadiyah melalui fakultas hukumnya untuk melakukan kerja sama di bidang riset. KY memiliki hasil penelitian dan analisis yang bisa dikembangkan bersama. Selain itu, terkait penelusuran rekam jejak calon hakim agung, jaringan Muhammadiyah yang luas akan membantu.
"Jika Muhammadiyah dapat ikut serta bersinergi dalam ketiga aspek tersebut, maka hal itu akan menjadi keistimewaan bagi pelaksanaan tugas KY," ujar Amzulian.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan akan mendukung semua hal yang sifatnya menjaga kebaikan. Apalagi, KY memang perlu mempunyai instrumen terkait penelusuran rekam jejak hakim.
"Keberadaan KY adalah penting untuk ikut serta memberantas mafia peradilan," tutur Haedar Nashir.
Berita Terkait
Guru Besar UI: Sidang sengketa pemilu d MK ujian Indonesia sebagai negara hukum
Jumat, 19 April 2024 20:04
Tempat Shalat Idul Fitri di Jakarta warga Muhamadiyah
Selasa, 9 April 2024 17:55
Muhammadiyah Lombok Tengah gelar shalat Idul Fitri pada 10 April 2024
Senin, 8 April 2024 14:20
Lokasi Shalat Ied di Bali cukup meski serentak pemerintah
Minggu, 7 April 2024 19:15
Idul Fitri 1445 H diprediksi jatuh pada 10 April 2024
Selasa, 26 Maret 2024 20:06
Muhammadiyah di Bali tarawih di lokasi terdekat saat pengrupukan Nyepi
Minggu, 10 Maret 2024 14:57
PP Muhammadiyah minta masyarakat tak ditarik ke dalam konflik politik
Kamis, 7 Maret 2024 5:31
Potensi perbedaan awal Ramadhan 2024, Menag imbau umat agar jaga ukhwah
Rabu, 6 Maret 2024 17:00