BPBD Mataram data kerusakan fasilias sosial akibat gempa bumi 2018

id gempa,mataram,rusak

BPBD Mataram data kerusakan fasilias sosial akibat gempa bumi 2018

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Gempa Kota Mataram, Akhmad Muzaki M. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera melakukan pendataan ulang terhadap kerusakan fasilitas sosial dan umum akibat gempa bumi 2018, sebelum masa transisi darurat bencana berakhir pada 31 Agustus 2021.

"Pendataan itu dimaksudkan untuk mengetahui berapa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang sudah, sedang dan belum diintervensi baik menggunakan anggaran daerah maupun pusat," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Gempa Kota Mataram Akhmad Muzaki M. di Mataram, Minggu.

Berdasarkan pendataan itu, lanjutnya, akan diajukan kebutuhan anggaran untuk mengintervensi fasos dan fasum terdampak gempa, seperti gedung sekolah, tempat ibadah, pusat layanan kesehatan dan lainnya.

Anggaran untuk perbaikan fasos dan fasum yang terdampak gempa beda anggaran dengan pembangunan rumah tahan gema (RTG) yang bersumber dari dana siap pakai (DSP).

"Kami targetkan pendataan bisa rampung bulan Agustus 2021, sebelum pembahasan APBN perubahan. Harapannya, usulan kebutuhan anggaran untuk perbaikan fasos dan fasum dapat dialokasikan," katanya.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahanan dan Kawasan Permukiman ketika terjadi gempa bumi 2018, kebutuhan anggaran untuk intervensi kerusakan fasos dan fasum sekitar Rp900 miliar.

"Namun setelah dilakukan intervenasi beberapa fasos dan fasum seperti gedung SMPN 6 Mataram, MAN 2 Mataram, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mataram, kebutuhan turun menjadi Rp700 miliar," katanya.

Kebutuhan anggaran untuk memperbaiki fasos dan fasum yang rusak akibat gempa bumi sebesar Rp700 miliar itu merupakan hasil evaluasi pendataan 2018.

Jadi, sambungnya, selama tiga tahun data itu tidak pernah diperbaharui lagi karena pemerintah kota fokus untuk menyelesaikan rumah tahan gempa untuk warga yang terdampak.

"Dalam posisi setelah gempa, kita prioritas melakukan perbaikan perumahan yang sekarang sudah rampung. Karena itu, kita lanjutkan untuk perbaikan fasos dan fasum," katanya.

Terkait dengan itulah, pihaknya akan melakukan hitung ulang terhadap fasos dan fasum yang rusak akibat gempa bumi, dengan melakukan evaluasi dengan berbagai instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kita ingin tahu data riil berapa fasos dan fasum kita yang sudah diperbaiki, sedang proses perbaikan dan berapa yang belum sama sekali mendapatkan sentuhan bantuan perbaikan," katanya.


 
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2021