Mataram, 27/7 (ANTARA) - Sebanyak 12 anggota DPRD Bantul, Jawa Tengah (Jateng), belajar tentang proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan diberlakukan mulai 2012.
{jpg*2}
Rombongan anggota DPRD Kabupaten Bantul diterima Asisten I Setda Kota Mataram, IGP Susilanyatnya bersama sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kantor Wali Kota Mataram, Rabu.
Ketua rombongan DPRD Kabupaten Bantul sekaligus Wakil Pimpinan DPRD setempat, Suhidi SH, menyampaikan gambaran tentang penerapan E-KTP di wilayahnya yang masih mengalami kesulitan.
"Kondisi geografis yang masih pedesaan dan pegunungan, menyulitkan kami melakukan pendataan. Padahal program E-KTP sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan mulai 2012," katanya.
Selain mempelajari masalah E-KPT, kata dia, pihaknya juga ingin belajar tentang proses perizinan dan pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram.
Ia menilai proses perizinan dan pemerintahan di ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut cukup bagus, sehingga bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
"Saya melihat apa yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam hal perizinan dan tata kelola pemerintahan sudah bagus. Makanya kami ke sini untuk melihat secara langsung kemajuan Kota Mataram dalam hal pemerintahan," ujarnya.
Asisten I Setda Pemerintah Kota Mataram, IGP Susilanyatnya menilai kesulitan dalam menerapkan E-KTP memang tidak dapat dihindari.
"Di Kota Mataram yang menjadi ibukota Provinsi NTB dengan jumlah urban yang cukup tinggi, masih banyak ditemukan warga yang belum memiliki KTP meski sudah tinggal lebih dari enam bulan," ujarnya.
Namun demikian, kata dia, Kota Mataram diuntungkan dengan kondisi geografis yang tidak terlalu luas dan jalan datar.
Pendataan penduduk yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram melibatkan aparat tingkat lingkungan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, karena lingkungan adalah aparat yang paling dekat dengan masyarakat.
Oleh karena itu, kata Susilanyatnya, sebagai bentuk perhatian, Pemerintah Kota Mataram memberikan honor sebesar Rp500 ribu per bulan bagi kepala lingkungan dan memberikan dana operasional lingkungan.
"Kebijakan itu kami lakukan karena berbagai ide pembangunan datang dari lingkungan," ujarnya.
Menurut dia, hingga saat ini Kota Mataram sudah cukup siap mengganti sekitar 300 ribu KTP penduduk Kota Mataram yang lama menjadi E-KTP, yang direncanakan akan resmi diberlakukan mulai 31 Agustus 2011.
Sementara untuk melayani pergantian KTP penduduk yang berada di tempat-tempat terpencil, penduduk sakit dan yang berada di Lembaga 1Pemasyarakatan (LP) akan menggunakan sistem 'mobile'.
"Mungkin pola itulah yang dapat diterapkan oleh Kabupaten Bantul ke depannya," kata Susilanyatnya.(*)