Jumlah warga NTB masuk DTKS mencapai 3,7 juta orang

id NTB,DTKS,Lombok Barat,Jumlah warga NTB masuk DTKS,warga NTB masuk DTKS capai 3 koma 7 juta orang

Jumlah warga NTB masuk DTKS mencapai 3,7 juta orang

Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Jumlah warga Nusa Tenggara Barat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan saat ini mencapai 3,7 juta jiwa dari 5,7 juta jiwa penduduk di wilayah itu.

"Hingga hari ini DTKS NTB sebanyak 3,7 juta dari 5,7 juta penduduk secara keseluruhan," kata Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis.

Ia menyampaikan DTKS ini tidak mengacu apalagi mengukur angka kemiskinan tapi DTKS itu kepentingannya untuk memotret jenis bantuan yang akan diturunkan pusat kepada daerah.

Lonjakan DTKS itu disebabkan adanya keleluasaan kabupaten dan kota untuk mengusulkan, merubah dan validasi serta memverifikasi data setiap bulan dari desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Meski begitu, dari DTKS yang ada ternyata banyak data yang dikembalikan pusat. Pasalnya setelah di potret melalui satelit banyak masyarakat yang masuk data ternyata rumahnya sudah bagus.

"Ada data data yang dikembalikan Mensos ke kabupaten dan kota. Karena tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan. Contoh ketika rumahnya di foto menggunakan satelit ternyata rumahnya sudah bagus, inilah yang kemudian harus dikoreksi," ujarnya.

"Mengingat data yang di masukkan tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan baik berdasarkan BPS, Bappenas," sambung Ahsanul Khalik.

Namun demikian, pihaknya tidak memungkiri adanya penambahan data penerima bantuan sosial dari tahun sebelumnya. Malah dilihat dari anggaran Bansos yang masuk ke NTB sampai akhir April 2022 mendekati Rp1 triliun baik pada Bansos Tunai, Bansos Non Tunai dan PKH.

"Artinya ada tambahan penerima manfaat sesuai hasil perubahan data Dinsos kabupaten dan kota melalui desa desa," ucapnya.

Ahsanul Khalik tidak memungkiri persoalan pendataan masih menjadi kelemahan. Terutama kualitas validasi data yang diusulkan. Validasi itu memasukkan data yang belum masuk dan memperbaiki data yang sudah ada.

Menurut dia, pihaknya punya peran penting dalam memperbaiki data penerima manfaat. Jika ditemukan ada penerima manfaat tidak memenuhi kriteria miskin lalu dibiarkan malah orang lain yang melaporkan maka pendamping sosial itu (pendamping PKH, BPNT) bisa kena sangsi kode etik. Dinsos kabupaten dan kota bisa mengusulkan pergantian mereka.

"Dinsos kabupaten dan kota berhak mengusulkan karena bekerja tidak sesuai dengan kode etik," katanya.

Aka mengatakan adanya Bansos pusat cukup mempengaruhi penurunan kemiskinan. Malah diklaim pengaruhnya sampai 90 persen. Di contohkannya tahun 2021 masyarakat yang keluar mandiri (graduasi) sebagai penerima PKH mencapai 3.700.

"Sekarang graduasi sedang berjalan baru diangka 400 an lebih. Intinya kejujuran kita bersama untuk memasukkan data yang tepat," katanya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB, Zulkieflimansyah tahun 2021 yang disampaikan beberapa waktu yang lalu kemiskinan di NTB masih di angka 746.660 orang atau 14,23 persen.

Namun terjadi penurunan sebesar 11.360 jiwa atau 0,40 persen, sehingga sampai hari ini penduduk NTB yang masih miskin sebanyak 735.300 atau 13,83 persen.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2022