Manokwari (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat bersih dan bebas dari tindakan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu, meminta pemerintah daerah untuk menguatkan sinergi pemberantasan korupsi demi membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.
Dia mengatakan bahwa KPK datang di Bumi Cendrawasih kali ini dalam rangka untuk menjadi seorang sahabat, karena forum ini merupakan tempat diskusi untuk membangun Papua Barat agar bersih dari korupsi.
Ghufron juga mengingatkan gubernur, para bupati maupun wali kota se-Papua Barat sebagai kepala daerah punya peran penting untuk menjadi pionir pemberantasan korupsi. Hal itu sekaligus sebagai komitmen menjalankan amanah rakyat dengan menjauhi praktik-praktik korupsi. "Korupsi merupakan salah satu tindakan yang dapat menghambat pembangunan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," katanya berpesan.
Baca juga: KPK lelang barang rampasan terpidana korupsi
Dia juga meminta kepada para pemimpin di Papua Barat untuk menjaga kepercayaan rakyat dengan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya dengan bijak. Sebagaimana diketahui, katanya, Papua memiliki alam yang sangat kaya sehingga butuh pengelolaan yang baik dan jauh dari korupsi untuk membuatnya bisa dinikmati tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang.
Kekayaan alam merupakan anugerah dari generasi ke generasi. Seperti emas, tembaga, kayu, keanekaragaman hayati, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus bersama-sama dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus nanti. "Sehingga anak dan cucu bangsa Indonesia bisa tetap memanfaatkannya," ujar Ghufron.
KPK-RI dorong pembangunan Papua Barat bersih korupsi
Suasana rapat koordinasi Program pemberantasan korupsi terintegrasi Se-Provinsi Papua Barat oleh KPK dan Pemerintah Daerah di Manokwari, Rabu (8/6). (Antara/ HO- Humas KPK RI)
