Disnaker Mataram memperkuat koordinasi lingkungan cegah PMI ilegal

Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat koordinasi dengan aparat lingkungan, kelurahan dan kecamatan untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal.

"Koordinasi dan sinergi dengan aparat di tingkat bawah sangat penting untuk mencegah adanya calon PMI ilegal, sebab mereka lah yang tahu kondisi warganya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Selasa.

Dalam upaya mencegah calon PMI non-prosedural, pihaknya mengoptimalkan peran aparat tingkat lingkungan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon PMI.



Peran dan pengawasan dari kepala lingkungan dan lurah dapat dilakukan dari proses pembuatan paspor calon PMI yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat lingkungan.

Artinya, ketika ada warga yang meminta rekomendasi pembuatan paspor sebagai calon PMI, aparat lingkungan harus memastikan bahwa warganya itu akan berangkat dari jalur resmi. "Jika tidak, sebaiknya dilakukan pendekatan dan sosialisasi serta mengarahkan yang bersangkutan menjadi PMI melalui jalur resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Terkait dengan itu, peran kepala lingkungan dan lurah diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan terkait PMI legal dan ilegal.

Ia mengakui proses pemberangkatan PMI legal membutuhkan waktu relatif lama, karena dilakukan sangat selektif agar tidak ada PMI yang terkatung-katung, dipulangkan karena bermasalah dengan administrasi atau kasus lainnya.



"Mari kita sama-sama ingatkan warga agar jangan sampai 'termakan' iming-iming para calo yang menjanjikan hal indah, tetapi ujung-ujungnya merugikan diri sendiri dan orang banyak," katanya.

Sementara itu, dalam proses pemulangan PMI ilegal seperti beberapa waktu lalu, ada pemulangan calon PMI non-prosedural yang ditangkap di wilayah Sukabumi. Disnaker memfasilitasi dengan penjemputan di bandara, kemudian diserahkan ke lingkungan dan kelurahan setempat.

"Dalam penyerahan kita buatkan berita acara agar jangan sampai mereka berangkat lagi dari jalur non-prosedural. Untuk mengurus rekomendasi, kami tidak ada yang ribet, jika semua sudah lengkap kita proses," katanya.