Pemerintah bangun kepercayaan investor SBSN melalui penanda aset

id Wamenkeu suahasil,sbsn

Pemerintah bangun kepercayaan investor SBSN melalui penanda aset

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada media usai Penandatanganan Penanda Aset SBSN di New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, DIY, Kamis (7/7/2022) (ANTARA/Kuntum Riswan)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah membangun kepercayaan investor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penanda aset pada fasilitas yang dibangun menggunakan pendanaan sukuk “Penandatanganan penanda aset perkeretaapian Bandara Yogyakarta dan underpass hari ini yang ingin kita sampaikan adalah ini loh contoh kita memakai surat berharga itu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada media usai Penandatanganan Penanda Aset SBSN di New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, DIY, Kamis.

Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa salah satu upaya agar pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat dengan memanfaatkan pembiayaan melalui instrumen hutang atau SBSN. Namun karena bersifat hutang, ujarnya, harus digunakan secara benar, bertanggung jawab dan dipakai untuk proyek yang produktif serta bermanfaat.

“Pembangunan fasilitas kereta api bandara bisa diselesaikan lebih cepat. Itu berarti ada penghematan dan itu bagus. Artinya kita garap proyek itu dengan serius, perencanaannya baik, diselesaikan dengan baik bahkan di tengah-tengah pandemi,” ujarnya.

Baca juga: Wamenkeu tandatangani penanda aset SBSN

Lebih lanjut Suahasil menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan SBSN bukan hanya sekedar aspek pembiayaan atau pendanaan, namun juga dari aspek pembangunan. Dikarenakan dana SBSN berasal dari para investor yang juga masyarakat Indonesia, maka ia berpesan agar proyek yang dibiayai oleh SBSN, dapat digunakan semaksimal mungkin.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Afirman menyampaikan bahwa SBSN 2022 sebesar Rp29,53 triliun digunakan untuk membangun 880 proyek infrastruktur yang tersebar di 11 kementerian/lembaga (K/L) di 34 provinsi.

“Tadi disampaikan bahwa ini hutang yang sifatnya ada pertanggungjawaban dan kita percaya tentang kredibilitas. Pertama, kita benar benar menjaga bisa men-deliver project dengan baik dan juga kita bisa lunasi kewajiban kita,” tutur Luky.

Baca juga: Wamenkeu: Biaya mitigasi perubahan iklim mencapai Rp3.779 triliun

Realisasi SBSN pada tahun lalu, kata dia, mencapai 96 persen dan merupakan capaian yang bagus mengingat ada efisiensi. Tingginya realisasi SBSN dan pembayaran SBSN yang lancar, diyakini meningkatkan kepercayaan investor “Sehingga kalau kita menerbitkan surat hutang lagi berikutnya, investor itu sangat percaya dan minatnya pun jadi tinggi serta bisa menurunkan juga biaya dari utang itu sendiri,” ujarnya.