Mataram, 15/12 (ANTARA) - Kelompok masyarakat tertentu di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, nekat menanam jagung di kawasan hutan lindung, karena termotivasi untuk memproduksi komoditi jagung sebanyak-banyak sesuai arahan pemerintah setempat.
Bupati Dompu H Bambang M Yasin, membenarkan hal itu ketika ditemui di Mataram, Kamis, seusai menghadiri rapat koordinasi pimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bahkan, Bambang mengaku telah menyampaikan permasalahan tersebut dalam rapat koordinasi pimpinan daerah, yang dihadiri para kepala daerah atau pejabat yang mewakili dari 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.
"Saya sampaikan dalam rapat tadi, saya seperti sedang makan buah simalakama, jagungnya bergerak hebat tapi lahannya terasa kurang," ujarnya.
Ia mengatakan, Dompu merupakan kabupaten di Provinsi NTB yang tergolong sukses mengembangkan komoditi jagung, sehingga pemerintah dan petani setempat terus berupaya memperluas areal tanam.
Namun, ketika petani Dompu makin giat mengembangkan jagung, areal di kawasan hutan lindung pun digarap. Bahkan, ada lahan transmigrasi yang ternyata berada dalam kawasan hutan lindung.
"Kami sukses tanam jagung, tapi timbul masalah lain yakni masyarakat berebutan lahan. Kenyataannya ada juga lahan transmigrasi tetapi sekarang ketahuan itu adanya di dalam hutan lindung," ujarnya.
Karena itu, Bambang berharap Pemerintah Provinsi NTB ikut memberi dukungan, dalam bentuk kebijakan guna menyelesaikan permasalahan lahan garapan yang sudah mencuat sejak puluhan tahun silam.
Ia tidak menghendaki permasalahan lampau itu kembali memunculkan konflik sosial di kalangan petani jagung di wilayah Kabupaten Dompu.
Kawasan hutan lindung yang digarap petani jagung itu antara lain, di bagian utara dan selatan So Jati Desa Ranggo Kecamatan Pajo, atau kawasan eks Perum Perhutani, serta areal di Teka Ndahu, Desa Woko Kecamatan Pajo.
Tindakan warga membuka areal baru di dalam kawasan hutan itu dikategorikan melanggar Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tindakan nekat warga Dompu menanam jagung di kawasan hutan lindung itu, diduga akibat salah menafsirkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, agar memanfaatkan lahan-lahan terlantar atau lahan tidur untuk menanam jagung.
Lahan yang digarap seharusnya yang berada di luar kawasan hutan dan bukannya memanfaatkan areal di dalam kawasan hutan.
Pemerintah Kabupaten Dompu, memperluas areal tanam jagung secara signifikan agar dapat mengoptimalkan potensi produksi lebih dari 100 ribu ton.
Awalnya luas tanam hanya 6.500 hektare kemudian dikembangkan hingga menjadi 16.665 hektare di 2011 dan akan diperluas lagi menjadi 25 ribu hektare di musim tanam 2012.
Bupati Dompu periode 2010-2015 itu bertekad mengembangkan jagung hingga mampu menjadi salah satu daerah di wilayah NTB yang diandalkan menjadi sentra produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Pada awal musim tanam 2010 areal jagung yang ditargetkan hanya 6.500 hektare namun para petani termotivasi untuk memperluas areal tanam hingga mencapai lebih dari 13 ribu hektare.
Ternyata terjadi lonjakan perluasan areal tanam yang cukup signifikan, sehingga perluasannya ditargetkan mencapai 16.665 hektare dan diyakini juga akan melebihi target sehingga pada 2012 ditargetkan perluasan areal tanam mencapai 25 ribu hektare
Dengan target perluasan tanam menjadi 16.665 hektare itu diperkirakan luas panennya mencapai 16.132 hektare, dab diyakini akan menghasilkan produksi jagung sebanyak 74.390 ton pipilan kering.
Dengan demikian, jika luas tanam yang ditargetkan mencapai 25 ribu hektare dengan perkiraan luas panen 24.500 hektare lebih maka diperkirakan produksinya dapat melebihi 100 ribu ton.
Saat berkunjung ke wilayah NTB, akhir April 2010, Menteri Pertanian Suswono, menegaskan bahwa pihaknya masih mengandalkan NTB sebagai salah satu daerah produsen jagung nasional.
"Kebutuhan jagung nasional cukup besar yakni 13,8 juta ton per tahun, dan NTB merupakan salah satu daerah potensil yang diandalkan," ujar Suswono. (*)