Disnaker sosialisasikan pemberhentian penempatan PMI ke Malaysia

Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyosialisasikan nota kesepahaman pemberhentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan calon PMI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Rabu, mengatakan sosialisasi diberikan ke aparat kelurahan dan lingkungan agar ketika ada yang meminta rekomendasi menjadi calon PMI ke Malaysia bisa dijelaskan.

"Kalau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), biasanya mereka lebih tahu karena sudah punya jaringan. Tapi kita tetap berikan informasi MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman) itu sebagai acuan," katanya.

Hal itu disampaikan sebagai langkah antisipasi adanya calon PMI yang hendak berangkat ke Malaysia melalui calo dengan iming-iming bisa berangkat ke Malaysia padahal ada pemberhentian sementara.

Menurutnya, sejauh ini Disnaker sudah mengeluarkan sekitar 50 lebih rekomendasi pengiriman PMI ke Malaysia dan mereka sudah mempunyai perintah kerja.

Sebanyak 50 lebih calon PMI ke Malaysia itu diberikan rekomendasi pembuatan paspor karena sudah memenuhi syarat untuk pemberangkatan sebagai PMI.

"Tetapi, sampai sekarang kita belum mendapat data dari BP2MI berapa yang sudah dan belum diberangkatkan," katanya.

Dengan adanya kebijakan nota kesepahaman penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia, maka secara otomatis pengeluaran rekomendasi pembuatan paspor juga ditiadakan.

Namun, untuk calon PMI dengan tujuan negara-negara lainnya, masih lancar. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan, negara tujuan PMI yang paling banyak untuk saat ini ke Taiwan.

"Dari Januari-Juni 2022, rekomendasi yang sudah kita keluarkan untuk calon PMI ke Taiwan sekitar 125 orang. Mereka rata-rata akan bekerja pada sektor formal dan ada juga informal," katanya.