Dinsos: 31.126 KPM di Mataram akan menerima BLT BBM

id dinsos,blt,bbm

Dinsos: 31.126 KPM di Mataram akan menerima BLT BBM

Ilustrasi: Aktivitas layanan di Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (11/8-2022) (Foto: ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sebanyak 31.126 keluarga penerima manfaat (KPM) asal Kota Mataram akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya menekan inflasi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Jumat, mengatakan data KPM penerima BLT BBM itu murni dari pemerintah pusat berdasarkan SK Menteri Sosial. "Tapi sampai saat ini kami juga belum mengetahui secara rinci by name by address sasaran penerima BLT BBM yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 31.126 KPM," katanya.

Biasanya, katanya lagi, untuk program-program bantuan dari pemerintah pusat, daerah akan mendapatkan laporan setelah program selesai dilaksanakan. "Jadi kita sifatnya dilaporkan. Sedangkan, untuk penentuan sasaran, proses pencairan, dan lainnya sejauh ini tidak ada tembusan sebagai bentuk koordinasi," katanya.

Namun demikian, pihaknya sangat berharap sebanyak 31.126 KPM yang akan menerima BLT BBM adalah di luar sasaran program bantuan kesejahteraan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Misalnya, penerima itu bukan sasaran program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), serta program-program lainnya, agar bantuan bisa adil dan merata. "Jangan sampai yang terima bantuan itu-itu saja," katanya.

Baca juga: Dinsos NTB menyalurkan air bersih di 14 desa yang dilanda kekeringan
Baca juga: Dinsos Kota Mataram optimalkan peran pendamping PKH

Sedangkan terkait dengan besaran BLT BBM yang akan diterima KPM sebesar Rp600 ribu yang akan dicairkan dalam dua tahap, melalui PT Pos Indonesia. Sementara menyinggung tentang bantuan sosial (bansos) yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Mataram, menurut Sudirman, sejauh ini belum dapat memberikan keterangan banyak.

"Dalam 'meeting zoom' yang kita lakukan dengan sejumlah kementerian terkait, menyarankan penggunaan 2 persen anggaran dari DAU dan DBCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), tapi sejauh ini belum ada pembahasan," katanya.

Data Dinsos Kota Mataram menyebutkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 75 ribu kepala keluarga (KK) atau sekitar 211 ribu jiwa.