BKKBN: peran TNI provokasi KIE diharapkan bisa tekan balita kerdil

Mataram (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI mengatakan, TNI memiliki peran memprovokasi KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) masyarakat tentang asupan gizi ibu hamil dan balita yang tepat bisa mempercepat penurunan angka balita kerdil atau stunting khususnya di Nusa Tenggara Barat.

"Keterlibatan TNI memprovokasi KIE bisa mempercepat penurunan angka balita kerdil di Nusa Tenggara Barat (NTB), sebab TNI memiliki pasukan  Babinsa hingga ketingkat bawah yang siap bergerak," kata Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo di Mataram, Rabu.

Hasto Wardoyo yang ditemui saat mendampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa melaksanakan "road show" pencegahan dan penanganan stunting di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, mengatakan, NTB menjadi salah satu dari tujuh provinsi dengan kasus balita kerdil tertinggi di Indonesia yakni sekitar 19 persen.

"Itulah yang menjadi salah satu alasan dari ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi melakukan kunjungan kerja ke daerah ini," katanya.

Karenanya kegiatan kunjungan itu, dirangkaikan dengan sosialisasi pemanfaatan pekarangan pangan lestari (P2L), demo masak makanan bergizi dan seimbang, penyerahan bantuan bibit anggota Dharma Pertiwi, serta penyerahan 250 paket sembako untuk petugas kebersihan di Kota Mataram.   

"Dari demo masak yang dipantau langsung Ketua Ketua Umum Dharma Pertiwi, ternyata makanan sehat dibuat dari bahan-bahan sederhana dan tidak perlu mahal. Misalnya, pembuatan kue lumpur, ikan lele, dan sate ikan," katanya.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus balita kerdil dimulai peran orang tua dalam memberikan asupan gizi yang tepat.

Di sisi lain, Hasto Wardoyo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang semangat luar biasa dalam menggerakkan masyarakat agar datang ke posyandu keluarga (posga) sehingga tumbuh kembang balita terpantau maksimal.

"Hal itu bisa kita liat dari pendataan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang sudah mencapai di atas 95 persen," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya mendorong agar berbagi upaya pencegahan dan penanganan balita kerdil di daerah ini bisa terus digencarkan agar NTB bisa segera keluar dari tujuh provinsi dengan kasus balita kerdil tertinggi.

Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran baik untuk kegiatan non-fisik maupun kegiatan fisik. 

"Untuk di NTB nilainya kalau tidak salah sekitar Rp30 miliar. Khusus di Kota Mataram sekitar Rp6 miliar yang terbagi menjadi dua yakni Rp4 miliar untuk kegiatan non-fisik dan sisanya untuk fisik," sebutnya.