Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat mengusut dugaan penyimpangan pencairan anggaran untuk 11 cabang olahraga (cabor) di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Herris Priyadi yang dihubungi di Mataram, Senin, mengatakan langkah pengusutan kasus ini merupakan tindak lanjut penyegelan Kantor KONI Sumbawa Barat.
"Dalam persoalan ini kami masih sebatas melakukan pemantauan melalui fungsi intelijen kejaksaan dengan mulai mengumpulkan data dan bahan keterangan di lapangan," kata Herris.
Dalam rangkaian pengusutan, tegas Herris, pihaknya akan menelusuri data terkait aliran dari pencairan anggaran untuk 11 cabor tersebut.
Ia akan meminta klarifikasi kepada para pengurus KONI maupun cabor yang merasa dirugikan dari adanya persoalan ini.
Penyegelan Kantor KONI yang berada di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dilakukan pengurus cabor pada Pertengahan Oktober 2022.
Dasar penyegelan tersebut berkaitan dengan tuntutan pembayaran pembelian barang kebutuhan pemusatan latihan daerah (pelatda) jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2022 yang tidak kunjung mendapat tanggapan dari KONI.
Para pengurus cabor melakukan hal demikian karena sebelumnya mendapat janji dari KONI akan menerima penyaluran anggaran dalam pemenuhan sarana kebutuhan pelatda jelang Porprov 2022.
Meskipun ada keputusan Porprov 2022 ditunda. Namun, pengurus cabor mengetahui KONI telah mencairkan anggaran untuk pembelian barang kebutuhan pelatda senilai Rp310 juta.
Namun, pencairan anggaran itu tidak sampai kepada pengurus cabor yang kini masih berutang dalam pembelian barang kebutuhan pelatda tersebut. Hal itu yang menjadi alasan pengurus cabor menyegel Kantor KONI Sumbawa Barat.
"Makanya nanti kami akan klarifikasi semua pihak," ujar dia.
Herris meyakinkan Kejari Sumbawa Barat membuka ruang pelaporan bagi para pihak yang merasa dirugikan dari adanya persoalan ini. Dia berharap pelapor turut mencantumkan bukti dalam laporan.
Berita Terkait
Kejaksaan minta BPKP audit proyek rehabilitasi gedung SMA di Sumbawa Barat
Selasa, 21 Mei 2024 16:39
Polres Sumbawa Barat tangani kasus korupsi pengadaan kapal cepat dishub
Selasa, 19 Maret 2024 20:26
Kejari Sumbawa Barat memeriksa tersangka korupsi dana perusda
Selasa, 7 November 2023 20:14
BPKP merilis kerugian kasus korupsi Perusda Sumbawa Barat Rp2,5 miliar
Selasa, 31 Oktober 2023 20:57
Jaksa mengusut TPPU kasus korupsi Perusda Sumbawa Barat
Senin, 23 Oktober 2023 21:05
Pejabat diduga terima uang Rp1 miliar kasus gratifikasi Perusda Sumbawa Barat
Jumat, 6 Oktober 2023 19:41
Penyidik kasus korupsi Perusda Sumbawa Barat menunggu hasil audit BPKP
Selasa, 3 Oktober 2023 17:24
Jaksa mempelajari dokumen hasil penggeledahan kasus Perusda Sumbawa Barat
Senin, 18 September 2023 18:09