Mataram, 2/10 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki peluang kerja sama bidang pertanian dengan Kamboja, pascakunjungan Perdana Menteri Kamboja yang juga Ketua ASEAN Samdech Akka Moha Sena Pedai Techo Hun Sen, di Lombok, 17-18 September 2012.
"Peluang kerja sama dengan Kamboja di bidang pertanian dan itu sedang dijajaki," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, ide penjajakan kerja sama itu lebih dulu dimunculkan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, saat melihat kondisi alam di Pulau Lombok, NTB, usai menghadiri pembukaan Sidang Umum ke-33 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), yang digelar di Mataram, Pulau Lombok, 17 September 2012.
Hun Sen meyakini kondisi alam di Pulau Lombok tidak jauh berbeda dengan kondisi alam di Kamboja, sehingga perlu dijalin kerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak.
Keinginan menjalin kerja sama yang dimunculkan Hun Sen itu, kemudian disikapi pemerintah Indonesia, yang kemudian menawarkan kepada Pemprov NTB untuk menyikapi peluang tersebut.
"Maka kami sikapi, dan sedang dilakukan penjajakan. Menurut saya, sektor pertanian lebih cocok karena beras dari Kamboja juga selama ini beredar di Indonesia," ujar Zainul.
Bahkan, kata Zainul, dalam waktu dekat ini Pemerintah Indonesia akan mengimpor sebanyak 100 ribu ton beras dari Kamboja.
Karena itu, Pemprov NTB berniat menjalin kerja sama pengadaan bidang pertanian, misalnya mempelajari tata cara bercocok tanam padi yang lebih efektif dan hasilnya memuaskan.
"Kita (NTB) bisa saja pergi ke Kamboja dan pelajari sektor pertanian di sana, kemudian aplikasikan di daerah ini," ujarnya.
NTB merupakan satu dari 11 provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah pendukung pangan nasional, karena memiliki potensi iklim yang mendukung peningkatan produksi pangan nasional selain padi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) guna mencapai target surplus beras nasional sebanyak 10 juta ton di 2014.
Peningkatan produksi padi di wilayah NTB itu merupakan tindak lanjut dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menempatkan NTB dalam koridor yang sama dengan Provinsi Bali dan NTT sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional.
Versi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di NTB pada 2011 mencapai 2,067 juta ton lebih atau meningkat 16,49 persen dari produksi 2010 yaitu 1,774 juta ton lebih.
Dari segi produktivitas, rata-rata mencapai lima ton per hektar meningkat 4,2 persen dari 2010 yang mencapai rata-rata 4,7 ton per hektar. (*)