Mataram (ANTARA) - Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah untuk segera menyusun "roadmap" atau panduan ketahanan pangan dalam mengantisipasi krisis pangan di 2023 mendatang.
"Memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk antisipasi krisis pangan pada 2023 mendatang," kata Anggota Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian, Akhdiansyah di Mataram, Rabu.
Menurutnya Pemprov NTB harus menjadikan isu ancaman krisis pangan ini sebagai perhatian serius. Sebab sejauh ini, dirinya belum melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan ini.
"Sejauh ini saya tidak melihat ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan ini. Kerawanan Pangan ini ancaman serius, kalau tidak kita antisipasi dengan baik, kita bisa kolaps," ujarnya.
Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima ini, melihat saat Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD mitra mereka dalam beberapa waktu lalu terkait dengan pembahasan program kegiatan dan anggaran untuk APBD tahun 2023. Tidak ada ada satupun program di OPD yang mengarah pada penguatan ketahanan pangan secara serius.
"Pemaparan yang disampaikan OPD masih normatif-normatif saja. Mereka hanya bicara normatif pada program kegiatan reguler, tapi tidak ada satupun inovasi langkah dan terobosan yang direncanakan untuk mengantisipasi kerawanan ketahanan pangan ini," ketus-nya.
Ia tidak menampik meski sejauh ini, NTB masih dalam level aman untuk sektor ketahanan pangan. Namun demikian, dirinya berharap NTB tidak nyaman dengan kondisi saat ini, karena isu ancaman krisis pangan tersebut merupakan ancaman nyata dunia yang juga pastinya dampaknya akan ikut dirasakan sampai NTB.
"Kita harapkan ancaman kerawanan pangan ini tidak dianggap main-main, tapi harus menjadi pembahasan serius. Seandainya kerawanan pangan ini sampai terjadi ke daerah kita, lalu planing kita apa, dari penjelasan OPD kita belum ada langkah antisipasi sama sekali," sesal Akhdiansyah.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah bentuk pansus Ranperda PDAM
Baca juga: Anggota DPRD: Pemprov NTB harus lebih kreatif promosikan WSBK Mandalika
Karena itu, sebagai anggota komisi yang meliputi bidang kerja pertanian dan ketahanan pangan ini menegaskan isu kerawanan pangan ini ancaman serius dan sangat berpotensi dihadapi NTB. Belum lagi dengan kebijakan pengurangan alokasi pupuk subsidi pada daerah-daerah lumbung pangan, turut menjadi penyebab penurunan produksi hasil pertanian. Maka program-program lain yang tidak terlalu urgen, dirinya meminta untuk ditunda dulu.
"Program-program lain mesti dieliminasi dulu atau minimal dikurangi porsi-nya. Misalkan program industrialisasi yang dulu volume-nya 10, dikurangi jadi lima lah," katanya.
