Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Buruh pabrik rokok dan petani tembakau menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp9,7 miliar sebagai bagian program bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Jumlah penerima bantuan BLT dari DBHCHT sebanyak 5.376 kelompok penerima manfaat (KPM)," kata Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahria usai menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, NTB, Rabu.
Ia mengatakan, uang yang diterima oleh KPM dalam program ini sebesar Rp1,8 juta selama enam bulan dan diberikan secara bertahap.
Penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui rekening KPM yang disalurkan oleh Bank NTB yang merupakan bank milik pemerintah daerah.
"Jumlah uang bantuan yang diterima ini Rp 1,8 juta per KPM," katanya.
Ia mengatakan, berbagai program terus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah pusat memberikan dana untuk program bantuan sosial dalam rangka menjaga inflasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah saat ini sedang melakukan kegiatan pasar murah di semua kecamatan dengan melibatkan para IKM di daerah setempat.
"Pasar murah ini diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat membeli paket sembako itu dengan harga 50 persen dari harga barang," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan kepada masyarakat atau KPM yang mendapatkan bantuan sosial tersebut bisa menggunakan uang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Kita berharap masyarakat menggunakan bantuan ini dengan baik, supaya bermanfaat bagi keluarga," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan penyaluran bantuan sosial atau bantuan langsung tunai dari DBHCHT dilakukan melalui rekening kelompok penerima manfaat.
Sasaran BLT dari DBHCHT itu menyasar 60 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 5.376 KPM.
Berita Terkait
Layanan kesehatan di Mataram dapat porsi besar dari DBHCHT
Sabtu, 30 November 2024 12:40
Kejari ungkap indikasi pidana pada penyaluaran DBHCHT di Disdag Mataram
Senin, 22 Juli 2024 15:37
Kejaksaan hentikan penyidikan korupsi DBHCHT Distanbun NTB
Rabu, 29 Mei 2024 15:53
Kejari Mataram telusuri perbuatan pidana kasus penyelewengan DBHCHT
Selasa, 30 April 2024 14:17
Alokasi dana cukai tembakau di Lombok Tengah capai Rp72 miliar
Selasa, 9 Januari 2024 21:40
Kejari Mataram memeriksa 50 saksi kasus DBHCHT dinas perdagangan
Kamis, 28 Desember 2023 17:20
Kejati NTB telusuri pidana korupsi pada pengelolaan DBHCHT
Kamis, 14 Desember 2023 20:50
Ratusan buruh pabrik tembakau di Lombok Tengah mendapat bansos
Kamis, 30 November 2023 17:38