Mataram, (Antara) - Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Sunardi Ayub mengungkapkan adanya keluhan banyak PNS yang gajinya dipotong untuk kepentingan pendanaan pembangunan "Islamic Center" (IC) di Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Banyak PNS yang mengeluh, memang mereka tidak langsung mengajukan keberatan, mungkin takut pada pimpinannya," kata Surandi, anggota DPR dari Partai Hanura yang berasal dari daerah pemillihan NTB, di Mataram.
Ia mengatakan, keluhan PNS NTB itu patut disikapi karena pemotongan gaji PNS yang berlindung dibalik makna amal ibadah, tidak sesuai substansinya jika mencuat berbagai keluhan tersebut.
Konotasi beramal tentu didasari sukarela, bukan akibat kebijakan pimpinan karena hal itu berdampak pada kesejahteraan aparatur pemerintah.
"Bukan lagi beramal kalau ada unsur paksaaan yakni kebijakan pemotongan gaji. Banyak PNS yang mengeluh kepada saya dan ini akan disikapi," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR itu.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura yang kini menjadi unsur pimpinan di DPP Partai Hanura itu, mengaku akan menyampaikan hal itu kepada Gubernur NTB terpilih pada pemilihan 13 Mei 2013.
Ia berharap, pasangan calon Harun Al Rasyid dan TGH Lalu Muhyi Abidin (Harum) yang diusung Partai Hanura dan 17 parpol lainnya memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 itu.
"Kalau paket 'Harum" menang, maka saya bisa jamin tidak ada lagi pemotongan gaji PNS untuk kepentingan 'Islamic Center' itu, karena bisa menggunakan dana lain yang diperjuangkan oleh pemimpin yang berpengalaman seperti Pak Harun," ujarnya.
Paket "Harum" didukung 18 parpol peserta Pemilu 2009 termasuk Hanura, dan saat mendaftar di KPU Provinsi NTB, pasangan calon itu didukung 19,75 persen suara atau sebanyak 400.917 suara, yang telah melebihi syarat minimal 15 persen kursi di DPRD NTB atau 366.500 suara sah.
Dukungan untuk paket "Harum" menggunakan mekanisme suara sah hasil Pemilu 2009, karena merupakan gabungan dari parpol yang memiliki kursi di parlemen dan 17 parpol non-parlemen.
Ke-17 parpol non-parlemen itu yakni PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, dan PKPI.
Kebijakan pemotongan gaji PNS di jajaran Pemprov NTB itu sudah terjadi sejak pertengahan 2010, dan dana yang dihimpun dari pemotongan gaji atau tunjangan PNS itu mencapai Rp120 juta lebih setiap bulan.
Versi Panitia Penggalangan Dana Pembangunan "Islamic Center", PNS di jajaran Pemerintah Provinsi NTB mulai merelakan sebagian gaji atau tunjangannya untuk dana dana pembangunan pusat keislaman atau "Islamic Center" di Mataram, Pulau Lombok, sejak bulan Juni 2010.
Pemotongan gaji/tunjangan itu dilakukan bendahara masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai nilai yang disetujui PNS yang bersangkutan.
Dana hasil pemotongan gaji/tunjangan PNS itu kemudian disetor ke rekening penggalangan dana pembangunan "Islamic Center" di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB atau yang lebih dikenal dengan Bank NTB.
Menurut panitia, pemotongan gaji/tunjangan PNS untuk pembangunan "Islamic Center" itu telah diawali dengan meminta persetujuan PNS yang bersangkutan.
Semua PNS Setda NTB mengisi formulir pernyataan kesediaan pemotongan gaji untuk kepentingan "Islamic Center" itu kemudian ditindaklanjuti.
Formulir itu dilampirkan nilai sumbangan yang telah diklasifikasi sesuai usulan Dewan Pengurus Korpri Provinsi NTB, yakni pejabat struktural Eselon I sebesar Rp200 ribu/bulan, Eselon II sebesar Rp100 ribu/bulan, Eselon III sebesar Rp75 ribu/bulan dan Eselon IV sebesar Rp50 ribu/bulan.
Untuk pejabat fungsional, Golongan IV sebesar Rp40 ribu/bulan, Golongan III sebesar Rp30 ribu/bulan dan Golongan II sebesar Rp20 ribu/bulan.
Sementara untuk staf, Golongan IV sebesar 30 ribu/bulan, Golongan III sebesar Rp20 ribu/bulan dan Golongan II sebesar Rp10 ribu/bulan serta Golongan I sebesar Rp5 ribu/bulan.
Jumlah PNS di jajaran Pemerintah Provinsi NTB sampai awal tahun 2010 tercatat sebanyak 8.700 orang.
Lima tahap
Pembangunan "Islamic Center" itu dijawalkan terlaksana dalam lima tahapan, yang telah diawali dengan tahap awal berupa kegiatan perataan tanah (ground breaking), pembangunan area pendidikan, relokasi saluran irigasi dan relokasi Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Mataram.
Tahap kedua menyangkut lanjutan pembangunan area pendidikan, relokasi SMP Negeri 6 Mataram dan pembangunan masjid raya yang berkapasitas 15.000 orang itu, yang akan berlanjut hingga tahap ketiga dan keempat.
Pada tahap keempat juga masih mencakup pembangunan jalan akses "Islamic Center" dan renovasi Masjid Attaqwa menjadi pusat kajian iptek yang selalu dilandasi nilai-nilai Islam.
Sementara tahap kelima atau akhir mencakup pembangunan fasilitas bisnis/area komersil sekaligus penataan lingkungan area masjid.
Secara keseluruhan, pembangunan "Islamic Center" di Pulau Lombok itu diperkirakan menelan dana sekitar Rp356 miliar, sesuai hasil karya kelompok diskusi Puddezoe yang memenangkan lomba "grand design" Islamic Center di Pulau Lombok.
Puddezoe mendesain sembilan elemen gedung pendukung "Islamic Center" atau hampir mendekati 12 fungsi keislaman antara lain tempat ibadah, perpustakaan, museum, pusat pendidikan, fasilitas olahraga termasuk kolam renang muslimah dan muslimin.
Pusat pendidikan itu mencakup gedung TK, SD, SMP dan SMA serta "community College" dan gedung pengkajian keislaman, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*)