Pemprov NTB pertahankan LKP wajar tanpa pengecualian

Mataram,  (ANTARA Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah yang diraih di tahun anggaran 2011, pada LKP 2012.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, NTB tetap mempertahankan opini WTP atas LKP tahun 2012," kata Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DR Rizal Djalil, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKP Pemprov NTB 2012, pada sidang paripurna istimewa DPRD NTB, di Mataram, Kamis.

Naskah LHP atas LKP Pemprov NTB 2012 itu diserahkan Rizal kepada Ketua DPRD NTB H Lalu Sujirman, di hadapan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

Tahun lalu, BPK memberi opini WTP atas LKP Pemprov NTB tahun anggaran 2011, dan kini opini serupa diberikan BPK atas LKP Pemprov NTB 2012.

Sebagai pembanding, opini WTP di 2011 didasarkan pada pengelolaan anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,68 triliun.

Anggaran belanja operasional ditargetkan sebesar Rp1,1 triliun terealisasi sebesar Rp1,02 triliun, dan belanja modal untuk infrastruktur ditargetkan sebesar Rp 467 miliar terealisasi Rp450 miliar.

Versi BPK, Pemprov NTB mendapat opini WTP karena mampu menyelesaikan persoalan utama yang menyebabkan LKP Provinsi NTB 2010 berpredikat "Disclaimer" atau tanpa pendapat.

Saat itu, penilaian BPK utamanya adalah aset. Pada 2010 hampir 75 persen `disclaimer` itu karena persoalan aset.

Namun, laporan yang disajikan Pemprov NTB pada LKP 2011 sudah memenuhi kriteria, sehingga BPK menyatakan bahwa laporan tersebut tersaji dengan baik sehingga diputuskan WTP.

Kini, BPK kembali memberi opini WTP atas LKP Pemprov NTB 2012 yang didasarkan pada anggaran Pemprov NTB sebesar Rp2,3 triliun, realisinya sebesar Rp2,42 triliun lebih.

"Kalau kita persentaseikan maka hampir 95 persen, dan ini capaian yang sangat baik," ujar Rizal.

Anggaran tersebut dibiayai dari pendapatan transfer sebesar Rp1,4 triliun lebih atau 66,6 persen, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp745 miliar lebih atau 33 persen.

BPK mencatat terjadi tren peningkatan PAD meningkat secara sinifikan dari tahun ke tahun. Juga pendapatan lain-lain yang sah.

Selain itu, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp538 miliar lebh atau sebesar 32 persen dibandingkan tahun anggaran 2011.

"Artinya daya serap anggaran semakin baik, programnya semakin baik, serta pengawasan oleh DPRD semakin meningkat," ujarnya.

Dalam pemeriksaan LKP Pemprov NTB, BPK juga menyoroti aspek investasi jangka pajang pada PT Daerah Maju Bersaing (DMB) atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012.

"Menurut kami tidak ada persoalan dengan BUMD ini, hanya saja ke depan barangkali DPRD bisa lakukan pengawasannya yang semakin meningkat sehingga manfaat PT Daerah Maju Bersaing ini, bisa buat kemaslahatan NTB di masa mendatang. Ini juga ada pengaruhnya atas opini WTP. Apalagi sebagian besar temuan sudah ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Rizal, LKP Pemprov NTB jauh lebih baik dari dua provinsi tetangga yakni Pemprov Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua provinsi tetangga itu belum bisa meraih opini WTP.

"Bali dan NTT belum peroleh WTP, artinya dalam tata kelola keuangan NTB jauh lebih maju dibanding Bali dan NTT. Tentu saja kami berharap tidak berhenti pada opini WTP ini tetapi bagaimana masyarakat kita merasakan sebuah faktul pembangunan di NTB ini," ujar Rizal.

Sementara itu, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengaku gembira karena mampu mempertahankan opini WTP yang diraih pada tahun anggaran 2011 dan 2012, setelah sebelumnya mendapat predikat "disclaimer".

"Semuanya kerja, Alhamdulillah kita bisa pertahankan opini WTP yang diraih tahun lalu sampai tahun ini," ujarnya.(*)