DPRD desak Gubernur NTB buat program pemenuhan hak dasar

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah mendesak Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah untuk membuat program yang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Sasarannya adalah guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024 mendatang. "Harus ada inovasi, dalam artian yang lebih konkret. Kalau ini tidak bisa terlihat, saya pesimis penurunan angka kemiskinan ekstrem nol persen itu bisa tercapai," kata Akhdiansyah, di Mataram, Rabu.

Ia menilai selama ini program-program yang dicetuskan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi tidak ada yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. "Tidak ada, semuanya normatif. Kalaupun ada itu hanya program turunan dari pemerintah pusat. Jadi tidak ada inovasi," ujarnya lagi.

Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima ini menyatakan, jika merujuk postur APBD NTB Tahun 2023, lebih banyak difokuskan untuk membayar utang. Jumlah itu belum ditambah untuk membayar tenaga kontrak yang totalnya mencapai Rp400 miliar lebih. "Itu baru di bidang ekonomi saja. Belum di bidang lain," ujar Guru To'i, sapaan akrab Akhdiansyah.

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk memulai dengan program yang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya pencatatan sasaran juga harus sesuai dengan "by name by address", sehingga bisa tepat sasaran.

"Saya sarankan harus menemukan titik vitalnya dimana. Kalau kemiskinan ekstrem itu hak-hak dasar. Buat dong program nyata. Kalau ada bantuan langsung tunai (BLT) ke siapa, arahnya kemana, ukurannya apa. Itu harus jelas semua," ujarnya pula.

Baca juga: Status hukum Jakpro perlu diubah karena penambahan penugasan

Karena, jika melihat dalam visi misi program RPJMD Zul-Rohmi lompatannya cukup jauh. Hanya saja itu pada soal industrialisasi. Tetapi pada program pemenuhan hak dasar masyarakat tidak terpenuhi. "Mestinya kemiskinan dulu yang ditangani. Karena jika berbicara kemiskinan ekstrem 176.029 orang, itu angka yang tidak sedikit," katanya lagi.

Jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem di NTB mencapai 176.029 jiwa di tahun 2022. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan 176 ribu jiwa lebih warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem ini tengah diupayakan dituntaskan nol persen di tahun 2024.

"Untuk mempertajam sasaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB bersama BPS dan BKKBN akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap basis data sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 1,8 juta jiwa yang di antaranya 176.029 jiwa miskin ekstrem," ujarnya.

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB di tahun 2024.

Terkait dengan hal itu, Pemprov NTB mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K).

Baca juga: Tuduh anggota DPRD NTB suap BNN usai tertangkap konsumsi narkoba, ketua LSM jadi tersangka

"Adanya kegiatan verifikasi dan validasi akan diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat disertai dengan informasi "by name by address", sehingga intervensi program untuk menghapus kemiskinan betul-betul tepat sasaran," kata Gita Ariadi.

Berdasarkan data BPS pada Maret tahun 2021 jumlah individu miskin ekstrem di NTB sebesar 4,78 persen atau 252.048 jiwa. Sementara pada Maret tahun 2022 sebesar 3,29 persen atau 176.029 jiwa. Artinya, dari periode Maret tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB sebesar 1,49 persen.